UNESCO Mengutuk Atas Kematian Wartawan Indonesia Muhammad Yusuf

(Jumat Pahing)-Kematian wartawan Indonesia tidak hanya menjadi keprihatinan insan pers Indonesia. Namun dunia Internasional juga ikut menyoroti kematian Muhammad Yusuf (MY). Direktur Jendral United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengutuk keras atas kematian wartawan Indonesia tersebut. Termasuk menyerukan supaya diusut dan dilakukan penyelidikan secara transparan.

Dikutip VOA INDONESIA, kematian MY menjadi Headline News. Direktur Jendral UNESCO Audrey Azoulay hari Kamis (05/07) menyerukan untuk mengungkap penyebab kematian Muhammad Yusuf, wartawan Indonesia yang meninggal di dalam tahanan 10 Juni lalu.

Lembaga yang mengurusi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB tersebut menyesalkan kematian wartawan Indonesia tersebut.

“Saya mengutuk pembunuhan Muhammad Yusuf dan menyerukan kepada otorita berwenang untuk melakukan penyelidikan transparan terhadap hal-hal terkait kematiannya,” ujar Azoulay.

Muhammad Yusuf meninggal 10 Juni lalu setelah ditahan selama lima minggu di rutan Polres Kotabaru dan kemudian di Lapas Kelas II-B Kotabaru Kalimantan Selatan, saat menunggu sidang pengadilan atas tuduhan melanggar hukum di Indonesia tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Muhammad Yusuf, yang berusia 42 tahun, ditahan setelah menulis laporan di media online “Kemajuan Rakyat” dan “Berantas News” tentang sengketa perebutan lahan antara perusahaan kelapa sawit raksasa, PT. Multi Sarana Agro Mandiri MSAM, dan masyarakat Pulau Laut.

Tulisan itu dinilai bernada provokatif, tidak berimbang dan mencemarkan nama baik MSAM. Ia dituntut dengan Pasal 45A UU RI No.19/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11/Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ITE; dengan ancaman pidana penjara enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

UNESCO mempromosikan keselamatan wartawan lewat peningkatan kesadaran global, pengembangan kapasitas dan berbagai tindakan, terutama Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Wartawan dan Isu Kekebalan Hukum. (Jk)