Universitas Alma Ata Kritisi Pemerintah

YOGYAKARTA (SABTU PON) -Universitas Alma Ata Yogyakarta mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap yang tegas dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.

“Eskalasi konflik militer di Timur Tengah berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas. Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil,” kata Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D. Rektor Universitas Alma Ata, Sabtu 7 Maret 2026.

Selain itu, Universitas Alma Ata mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace).

“Evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia,” terangnya.

Menurutnya, keikutsertaan dalam forum internasional tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik yang berpotensi mengaburkan posisi moral dan politik Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Oleh karena itu, setiap kebijakan diplomasi internasional harus tetap menjaga konsistensi sikap tersebut, sehingga Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang tegas memperjuangkan keadilan, kedaulatan negara, dan hak-hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan yang sah di mata hukum internasional,” tegasnya.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.

“Perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan berbagai kritik dan keberatan yang berkembang di ruang publik. Pemerintah diharapkan membuka secara transparan substansi dan implikasi dari perjanjian tersebut, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional,” ungkap Rektor.

Kerja sama perdagangan internasional pada prinsipnya harus dibangun di atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan perjanjian tersebut apabila terbukti berpotensi melemahkan kemandirian ekonomi nasional atau menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak seimbang dalam hubungan dagang global.

“Hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap penting untuk dijaga, namun harus dilandasi oleh prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi maupun tekanan geopolitik yang dapat merugikan kepentingan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Hamam Hadi menjelaskan, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah dengan tujuan utama mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi anggaran negara, dan mewujudkan tata kelola program yang lebih kredibel.

“Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat disempurnakan melalui pendekatan model hybrid, yaitu dengan memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) yang secara ilmiah paling menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, serta tetap menyediakan makan bergizi bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu guna mendukung konsentrasi belajar dan mengurangi ketimpangan gizi di lingkungan pendidikan,” urainya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran sehingga dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang menjadi lebih besar, sekaligus tetap menjaga tujuan MBG dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Selain itu, model yang lebih terfokus dapat mendorong tata kelola program yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diawasi, sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan akuntabel. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa intervensi gizi yang memprioritaskan periode awal kehidupan dan bantuan sekolah yang lebih terarah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan status gizi dan kualitas pendidikan, sehingga pendekatan ini dapat menjadi referensi penting bagi penyempurnaan kebijakan MBG di Indonesia,” ungkap Rektor.

Hamam Hadi mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang benar-benar berasaskan kebersamaan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

“Koperasi sejak awal dirancang sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, penguatan koperasi menjadi penting sebagai sarana memperluas partisipasi ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal,” ucap Rektor.

Karena itu, lanjut Hamam Hadi, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu menempatkan secara nyata prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”, yakni koperasi dibangun dari kebutuhan masyarakat desa, dikelola secara partisipatif oleh anggotanya, dan manfaat ekonominya kembali untuk kesejahteraan anggota serta komunitas desa.

“Prinsip ini penting untuk memastikan KDMP tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola koperasi yang sederhana namun akuntabel, meningkatkan kapasitas manajemen, serta memastikan transparansi pengelolaan dan dukungan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat, sebagaimana praktik koperasi yang berhasil di berbagai negara yang bertumpu pada partisipasi anggota dan tata kelola yang baik,” pungkas Hamam Hadi.

Penulis: Witanto
Editor: HRD

Ikuti infogunungkidul di Facebook, Instagram, dan WA Channel: https://whatsapp.com/channel/0029