NGLIPAR, SABTU PAHING – Pembinaan cabang olahraga bola voli di Gunungkidul, banyak hal yang yang perlu dibenahi. Ketua Umum Pengurus Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Gunungkidul, Mayor Chb. Sunaryanta menyatakan, pengurus perlu ekstra detail dalam menyusun program 2018-2022. Alasanya, selama ini cabor bola voli kurang diperhatikan oleh pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten, melalui Koni, belum menunjukkan komitmen kuat dalam hal pendanaan,” kata Mayor Sunaryanta, usai memandu rapat pengurus, di kediamannya, Jumat malam (02/11).
Setahun, berdasarkan laporan, PBVSI Gunungkidul didanai tidak lebih dari Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).
Rancangan biaya ideal, yang dihitung dalam rapat pengurus malam itu, demikian papar Mayor Sunaryanto, adalah Rp 250.000.000 setahun.
Menurutnya, dengan anggaran Rp 17 juta, mustahil pembinaan cabor bola voli bisa berjalan dengan baik.
“Karena produk kebijakan politik, yakni besaran dana sangat tidak mendukung, maka jangan harap di kancah Porda, Gunungkidul akan menang dari kabupaten lain,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinannya selama 2018-2022, PBVSI Gunungkidul akan belajar mandiri.
“Target jangka menengah, dalam Porda yang akan diselenggarakan Oktober 2019, perbolavolian Gunungkidul harus tampil maksimal,” kata Mayor.
Kelemahan kedua, yang tidak kalah penting untuk diperbaiki adalah sarana latihan. Gunungkidul menurut Mayor Sunaryanta memiliki gedung olahraga.
Berdasarkan logika sederhana, aneh, bahkan tidak masuk akal. Atlit bola voli latihan di GOR Siyonoharjo disuruh membayar sewa.
“Ini perlakuan tidak adil, dan sangat menghambat prestasi para atlit,” kritiknya.
Perbolavolian Gunungkidul mau maju, menurut Mayor, pemerintah, swasta, pengurus PBVSI, termasuk penonton pecandu, harus bekekerjasama sesuai peran masing-masing.
(Agung)
