WONOSARI-SENIN PON | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 melaporkan bahwa jumlah penduduk Gunungkidul adalah 774.609 jiwa. Gubernur DIY dikabarkan akan mengambil langkah melockdown wilayah. Ini urusan teknis mengatur interaksi sosial, yang konon tidak mudah.
Fakta di keseharian warga selalu berinteraksi secara internal antar warga sekabupaten sekaligus berhubungan secara eksternal dengan warga di luar kabupaten.
Secara teknis bagaimana pemerintah membatasi interaksi sosial baik internal maupun eksternal itu. Pertanyaan ini menjadi penting, terkait kebijakan lockdown 15 hingga 20 hari yang akan segera diterapkan oleh pemerintah DIY.
“Infonya baru mau dirembug Senin. Kita lihat saja opsi kebijakan yang akan diambil. Yang saya tahu di tingkat nasional belum ada istilah lockdown. Nomenklaturnya PSBB, PPKM,” ujar Iman Taufik, anggota DPRD DIY dari Fraksi PKS, melalui keterangan tertulis, Senin, 21-6-2021.
Sesama anggota DPRD DIY, Supardjo dari Fraksi Nasdem merespon sedikit emosional.
“Lockdown-lockdown apa itu gagasan yang sudah dipikir dengan matang. Apa Pemda mampu, atau malah tidak faham. Lockdown total itu seperti karantina. UU karantina pasal 55 harus dipahami oleh Pemerintah Daerah,” ujar Supardjo ketus.
Dia mempertanyakan, Pusat harus mampu menjamin makan dan kebutuhan warganya. Sudah dirancang belum, dan memadai apa tidak.
“Kebijakan lockdown harus penuh jalan keluar, tidak hanya asal perintah, masyarakat jadi mumet mikirnya,” tandas Supardjo.
Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk imunitas tubuh saja makin susah, lanjut Supardjo, dan belum kebutuhan angsuran bank yang terus dikejar tanpa henti.
“Lockdown total perlu dipikir ulang. PPKM itu sudah cukup merepotkan warga,” pungkasnya. (Bambang Wahyu)
