ALAM DEMOKRASI MENGISYARATKAN RAKYAT DIKEBIRI

WONOSARI, Kamis Wage, –Di alam demokrasi, yang terjadi saat ini, rakyat berkuasa (diberi hak memilih) tetapi tidak punya hak menentukan kandidasi calon pemimpin. Rakyat memilih pilihan partai politik. Problemnya, pemimpin bangsa mulai dari Presiden, Gubernur (kecuali Jogja), Bupati/ Walikota berkecenderungan loyal kepada parpol, dan tidak kepada rakyat. Munculnya pakta integritas kepada parpol menengarai, rakyat mulai dikebiri.

Pakta integritas pada pengertian awal adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di tahun politik 2018-2019, pakta integritas pengertiannya dipersempit. Menyebut contoh aktual adalah pakta integritas yang ditandatangani Deddy Mizwar bakal calon Gubernur Jawa Barat dengan Partai Demokrat.

Pakta integritas itu berisi 4 hal, bocor di media sosial (twiter) karena diunggah  Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Senin (1/1).

Secara detail pakta integritas Deddy-Demokrat adalah (1). Siap menjadi anggota Partai Demokrat dan ditempatkan di struktur partai. (2). Siap menjadi calon Gubernur Jawa Barat tahun 2018-2023 dan memenangkannya serta menggerakkan mesin partai termasuk biayanya. (3). Siap menggerakkan mesin partai untuk memenangkan Presiden/ Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat tahun 2019-2024. (4). Siap menerima arahan partai koalisi.

Pada bagian penutup tertulis, bahwa pakta integritas tersebut ditandatangani Deddy Mizwar di Bandung, 2 Oktober 2017, di atas materai 6000.

Berdasar pada fakta dan data, secara umum rakyat tidak terlibat dalam menentukan calon Gubernur, Bupati/ Walikota, karena penentu tunggalnya adalah parpol atau koalisi parpol. Dengan kata lain, rakyat dikebiri, hanya disuruh membeli dagangan yang dijual oleh partai politik. Bambang Wahyu Widayadi