BELAJAR DARI KASUS SETYA NOVANTO

WONOSARI, Minggu Legi –  Peribahasa lama, Gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Ketika zaman bergeser, gajah sama gajah berperang, pelanduk menyimak anteng-anteng saja.

Takaran kedewasaan berfikir, saatnya diterapkan. Terutama menghadapi pertarungan hukum di tingkat elit politik kota Jakarta.

Setya Novanto oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus  E-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 trilyun.

Setnov menggunakan hak konstitusional, mempraperadilankan KPK ke meja hijau. Prapengadilan itu dimenangkannya, meski tidak begitu gemilang.

Kemenangan itu diduga ada celah. KPK mencekal Setnov bepergian ke luar negeri. bahkan mentersangkakan dia untuk yang kedua kalinya.

Tentu tidak elok jika pengacara Setnov tinggal diam. Komisioner KPK Agus Raharjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke Bareskrim  Polri. Kedua pimpinan KPK ini diadukan atas dugaan menggunakan surat palsu terkait dengan pencekalan Setnov. Alasan terkuat pelaporan itu, Agus-Saut, dianggap melawan hukum, tidak menghormati putusan pengadilan.

Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden  Joko Widodo menyatakan, agar semua pihak tidak gaduh.

Yang gaduh tentu saja para elit politik (para gajah) yang tidak sepenuh hati percaya pada proses hukum.

Rakyat (pelanduk) menyimak anteng-anteng saja. Memang banyak yang terbengong-bengong melihat polah tingkah para Gajah.

Ada yang keplok-keplok, meski tidak tahu apa yang sedang dikeploki. Ada yang bersungut-sungut, tapi juga tidak paham mengenai apa menjadi penyebabnya.

Berfikir sederhana itu ternyanya sederhana. Biarkan para gajah itu bertikai di meja pengadilan. Pelanduk tidak perlu meraih keadilan di tempat yang sama.

 

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi