WONOSARI-JUMAT WAGE | Mantan Sekretaris Daerah Gunungkidul Budi Martono mengamati, patologi (penyakit) birokrasi masih melekat di Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Dia menyarakan Bupati Sunaryanta mengambil langkah tepat guna mengurai penyakit birokrasi. Termasuk mengevaluasi Team Bupati Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pembangunan (TBUP3)
“Kiranya benar langkah Presiden Jokowi, bahwa perlu adanya revolusi mental,” kata Cak Bud, panggilan akrab Budi Martono, via aplikasi WhatsApp24-12-2021.
Dia mencermati birokrasi yang negatif merupakan pegawai yang penuh dengan patologi (penyakit).
“Organisasinya gemuk (TBUP3), boros, tidak efisien, tidak efektif, korupsi, dan sebagainya. Pada pemerintahan sebelum Ibu Badingah, ada Kepala Dinas yang terjerat hukum karena korupsi. Bahkan salah satu Bupati diseret meringkuk di hotel prodeo,” tunjuk Cak Bud.
Selain itu, kata dia, koordinasi antar-dinas kurang dinamis. Ini penyakit yang perlu dibenahi.
Menurutnya, ego sektoral adalah bagian dari patologi itu. Dia menunjuk contoh, Geopark adalah konsep, bukan hanya milik Dispar saja, tapi seluruh OPD juga ikut bertanggung jawab. Begitu amanat Peraturan Presiden No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Taman Bumi alias Goepar.
“Tetapi faktanya apa?” tanya Budi Martono.
Menuju Birokrasi abad 21, Penerintah Kabupaten Gunungkidul harus banyak belajar dan berani mengamputasi sumber daya manusia yang tidak memiliki karakter moral dalam konteks agama, apa pun agamanya.
Di samping itu, Bupati harus ada keberanian menempatkan SDM yang memiliki karakter kerja atau etos kerja sesuai dengan tuntutan abad 21 yaitu SDM yang kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tidak sekedar menunggu perintah atasan.
“Ini sebatas saran,” pungkas Budi Martono. (Bambang Wahyu)
