WONOSARI-KAMIS KLIWON | Pengamat Pemerintahan Dr. Supriyadi dan Arif Setiadi anggota DPRD DIY makin gencar menulis kritik, bahwa Bupati Sunaryanta keteter untuk yang kedua kalinya dalam penataan birokrasi.
Pertama pelantikan pejabat struktural, lambat dilakukan, karenabaru dilaksanakan 30-12-2021.
Pelaksana Tugas Harian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Kelik Yuniantoro, S.Sos. MM menyatakan, sesuai jadwal, pejabat struktural yang dilantik Bupati memang di tanggal 30-12-2021.
“Lima pejabat dilantik untuk mengisi jabatan kepala: 1. Badan Kesbangpol, 2. BKPPD, 3. Dinas Lingkungan Hidup, 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara lainnya adalah pejabat setingkat Pengawas,” ujar Kelik Yuniantoro.
Ditanya soal penataan atau pergeseran pejabat struktural seperti perintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kelik Yuniantoro justru bingung.
“Padahal Mentri PANRB Tahyo Kumolo telah menyelesaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhaan birokrasi dengan menggeser eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional,” ulas Dr. Supriyadi.
Tujuan penggeseran itu menurut Supriyadi adalah untuk menyederhanakan pelayanan masyarakat.
Kebelumsiapan penggeseran pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemda itulah yang oleh Arif Setiadi kemudian disebut sebagai keteter untuk yang kedua kalinya.
Coba ditelusuri, apakah di Gunungkidul sudah dilakukan penyederhanaan atau belum.
Kalau belum sebagaimana, maka ini kesalahan yang kedua,” kritik Arif Setiadi.
Ketua DPD PAN Gunungkidul itu melihat peta jalan misi Reformasi Birokrasi sebagaimana amanat Perda Nomor 7 tahun 2021 Tentang RPJMD Gunungkidul tahun 2021-2026 jauh dari semangat ‘Cancut Tali Wondo’.
“Belum lagi soal sudah dibuat regulasi tentang roadmap reformasi birokrasi berupa Peraturan Bupati, agar jelas dan terjamin ketercapaian misi Reformasi Birokrasi sebagaimana target yang ditetapkan,” pungkasnya.
(Bambang Wahyu Widayadi)
