Data Kemiskinan Dianggap Tidak Konkrit, Begini Penjelasan Kepala BPS

WONOSARI, Selasa Wage – Immawan Wahyudi, Wakil Bupati Gunungkidul menyatakan penilaian data statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), terhadap angka kemiskinan di Gunungkidul, tidaklah konkrit. Hal ini ditanggapi oleh Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Drs. Sumarwiyanto, Senin (8/1).

Drs. Sumarwiyanto, Kepala BPS Gunungkidul menyampaikan bahwa untuk melakukan pendataan, BPS sudah melakukan pendekatan ke masyarakat.

Menurutnya, angka kemiskinan dipandang dari segi ketidak kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan.

Semua di ukur berdasarkan garis kemiskinan makanan, yaitu nilai pengeluaran minimum untuk makanan, yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari.

Sedangkan non makanan, yaitu nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta kebutuhan mendasar non makanan lainnya.

“Penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran per kapita perhari dibawah garis kemiskinan,” ujarnya, Senin, (8/1).

Sebenarnya di tahun 2016, menurut Sumarwiyanto, penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul sudah sangat signifikan, yaitu dari 21,73 % di tahun 2015, menjadi 19,34% di tahun 2016.

Lebih Jauh Sumarwiyanto menjelaskan, bahwa penurunan mencapai angka 2 % itu merupakan pencapaian yang luar biasa.

“Bahkan angka kemiskinan di Gunungkidul di tahun 2016 bukanlah yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo,” jelasnya.

Sementara itu, prosentase angka kemiskinan di tahun 2017, Sumarwiyanto belum berani menyampaikan. Pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari tingkat Provinsi.

“Akan segera kami sampaikan hasilnya ke Pemerintah Daerah setelah kami dapatkan data dari Provinsi, mungkin minggu depan,” tandasnya.

Ditegaskan oleh Sumarwiyanto, BPS mempunyai kewajiban memotret kenyataan riil dilapangan. Selanjutnya BPS akan menunjukan raport pemerintah.

“Kami akan selalu keluarkan angka yang sebenarnya,” pungkasnya.

Jika data BPS menunjukan angka kemiskinan di Gunungkidul semakin meningkat, itu bukan kesalahan BPS. Namun sebaliknya jika angka kemiskinan turun seperti tahun-tahun sebelumnya, dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah.

 

 

Reporter : WP_ig