GUNUNGKIDUL JANGAN SAMPAI MENJADI KEBON SUWUNG

211

GUNUNGKIDUL-SENIN WAGE | Anggota DPRD DIY, Supardja SIP menanggapi artikel panas di media ini yang tajuknya berbunyi Bumi Gunungkidul Bukan Kebon Suwung. Ketua DPD NasDem Gunungkidul diserang berbagai pihak terkait berita tersebut.

Berikut ini penjelasan komplit mengenai pernyataan yang ada di artikel dengan judul “BUMI GUNUNGKIDUL BUKAN KEBON SUWUNG”

Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di situ sudah jelas tugas dan fungsinya Pemerintah Daerah. Gubernur DIY dan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintah.

Hal ini perlu ada sinergisitas atara Gubernur dan DPRD. Tidak bisa kerja sendiri sendiri. Dua-duanya satu kesatuan yg saling mendorong dan memperkuat pemerintahan DIY.

Membuat Perda ya bersama Eksekutif dan Legeslatif. Menjalankan perda ya diawasi dan evaluasi bersama Legeslatif.

Dalam mendetilkan pelaksanaan jika perlu di bikin pergub dan di bawahnya lagi ada aturan pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas OPD terkait.

Demikian halnya di tingkat Kabupaten. Dua Lembaga Eksekutif dan Legislatif itu sangat berperan dan bertanggugjawab atas jalannya pemerintahan di Kabupaten Kota.

Di samping itu juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah yang mereka bikin bersama yang merujuk peraturan di atasnya.

Sm UU Nomor 23 tahun 2014 Itu peran Kabupaten Kota sangat besar untuk memakmurkan warganya dengan mengolah aset alam mengelola APBD antara Eksekutif dan legeslatif bahu membahu.

Saat ini harus berani mengubah prilaku masa lalu ke masa kekinian. Pejabat di tingkatan manapun hurus berubah sikap menjadi abdi dan pelayan masyarakat.

Siapa itu masyarakat? Ya masyarakat berbagai propesi ada petani ada pegawai swasta ada pengusaha. Kalau Daerah mau maju ya tingkatkan pelayanan pada kebutuhan pokok masyarakat itu. Kembangkan potensi alam ini bersama masyarakat lokal dengan meminta para pengusaha ikut berperan

Membangun Gunungkidul itu ndak bisa sendirian. Mau cepat maju ya mengajak yang punya modal. Artinya pemerintah Daerah harus aspiratif dan responsip terhadap pemilik modal agar celah viskalnya beredar cepat di masyarakat.

Langkah kongkritnya bantu dan kerjasama dengan pemilik modal kalau perlu percepat semua pelayanan perizinan dengan catatan tidak melanggar peraturan yang ada.

Kalau soal pendapat pengamat Pemda dinilai lengah, itu hak ber yang dijamin konstitusi.

Saya bukan pengamat tapi pelaku pemerintahan di DIY. Yang di Kabupaten Kota itu jelas tanggung jawab kabupatenn kota masing masing, hanya saja harus sinergis dengan Visi misi Pemerintah DIY agar pembangunan dan program itu segera dirasakan kemakmuran oleh warga DIY.

Menyinggung soal para pengusaha wisata di Gunungkidul saya bersyukur bahwa Gunungkidul mulai berkembang dan dilirik oleh pengusaha dari berbagai wilayah di negeri ini.

Saya bangga dan ini kesempatan bagi Pemerintah Gunungkidul dan masyarakatnya jangan sedikit sedikit gaduh.

Tujuannya agar para Inveator ini betah di Gunungkidul dan masyarat Gunungkidul ikut menikmati multiplayer eveknya.

Kalau ada kekurangnya wajar. Kalau ada yang merasa kecolongan siapa itu. Menurut saya hanya masalah administrasi yang perlu ditata. Pertanyaannya siapa yang harus menata? Jelas eksekutif dan legislatif dan jajaran pelaksana di Daerah.

Saya selaku Pimpinan Partai NasDem Gunungkidul berharap semoga setelah berakirnya jabatan Bupati dan akan dilantiknya Bupati dan wakil Bupati yang baru akan lebih cepat dan mampu menangkap berbagai peluang yang ada.

Jangan sampai Gunungkidul menjadi rumah tanpa tuan. Meminjam istilahnya infogungkidul.com menjadi kebon suwung.

(Supardja, SIP anggota DPRD DIY)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.