WONOSARI, JUMAT KLIWON – Guru dan pegawai honorer di sekolah negeri yang tergabung dalam Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) akan melakukan aksi mogok massal (tidak mengajar) selama 16 hari kerja. Ketua PGRI Gunungkidul mendukung, dengan berbagai catatan.
FHSN akan melakukan aksi ke Jakarta, menuntut 3 hal: (1). Cabut Permenpan No.36 tahun 2018, (2). Hentikan rekrutmen CPNS melalui jalur umum, dan (3). permohonan Perpu Presiden RI, untuk menyelesaikan persoalan GTT, PTT, pada Sekolah Negeri.
Bahron Rosyid, Ketua PGRI Gunungkidul, mendukung ikhtiar FHSN dengan memberikan beberapa catatan.
“Akasi harus dilakukan secara terukur, terkonsep, terkoordinasi, mendahulukan cara negosiasi, advokasi serta menghindari tidak anarkhis,” pesannya (12/10).
Dia menghimbau, FHSN agar tetap menegakan aturan, tidak meterlantarkan anak didik. Begitu pesan aksi ini telah ditangkap dan diindahkan oleh pemerintah, maka segera kembali bertugas di sekolah seperti biasa. Dia meminta kepala sekolah juga Dinas agar memahami aksi ini, dan tidak mengeluarkan intimidasi. Bahron berpesan kepada pengurus PGRI ranting, cabang dan kabupaten agar ikut membantu menciptakan ketenangan sekolah maupun kejiwaan para GTT/ PTT.
Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, Drs Sulistiyono, M.Si, terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan FHSN belum banyak bekomentar. (Joko/ig)
