Hasil Audensi: Tuntutan FHSN Bakal Disanggupi, Bupati Masih Kaji Kebutuhan

WONOSARI, SELASA KLIWON -Perwakilan pengurus Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Kabupaten Gunungkidul, audensi dengan Bupati Gunungkidul bersama Sekda, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora), serta Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) di rumah dinas Bupati, Selasa (10/04). Hasil audensi penerbitan SK akan dilakukan kajian ulang sesuai kebutuhan daerah.

Audensi membahas keinginan SK pengangkatan dari Bupati Gunungkidul lantaran munculnya Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana Dana BOS dapat dialokasikan bagi para honorer jika mereka mendapatkan SK Kepala Daerah.

Sementara saat ini ribuan honorer di Gunungkidul belum ber-SK Kepala Daerah, sehingga saat ini mereka kehilangan penghasilan dari dana BOS, yang tiap bulannya berkisar 100 sampai 300 ribu.

Ditemui infogunungkidul seusai audensi ketua FHSN Kabupaten Gunungkdul Aris Wijayanto mengatakan, hasil audensi tersebut pemerintah sedang melakukan pengkajian dimana saat ini kebutuhan guru di Gunungkidul sekitar 600 lebih. Sehingga nantinya penerbitan SK akan dilakukan kajian ulang sesuai kebutuhan rombongan belajar di sekolah masing-masing.

“Sementara Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum bisa mendapatkan SK, dan masih akan dicarikan solusi oleh Disdikpora dan instansi terkait,” ujar Aris.

Walaupun saat ini FHSN sudah mendapatkan tanggapan dan angin segar dari Pemkab namun pihaknya tetap berharap agar seluruh honorer bisa tercover dan mendapatkan SK Bupati. Menurutnya bukan tidak mungkin jika yang mendapatkan SK tidak keseluruhan akan menimbulkan gejolak lantaran GTT/PTT yang belum mendapatkan merasa dibedakan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rosyid menjelaskan, Bupati sudah menyetujui tuntutan para GTT anggota FHSN untuk menerbitkan SK Pengangkatan. Menurut Bahron, saat ini yang sedang dibahas tinggal permasalahan teknis saja.

“Tahun ini kita pastikan SK pengangkatan GTT dari Pemkab Gunungkidul bisa diterbitkan,” katanya

Namun demikian, untuk para PTT, pemerintah masih akan melakukan kajian, sehingga nantinya para PTT bisa mendapatkan SK pengangkatan.

“Akan kita cermati betul kekurangan kita berapa dan di mana, SK nanti mengatur bahwa guru itu sebagai guru pengganti karena ada kekosongan,” imbuhnya. (Fjr)