Jokowi Getol Membangun Budaya Hukum, Tetapi Lupa Menegakkan Keadilan

WONOSARI, RABU KLIWON-Nawa Cita 4 dijabarkan menjadi 9 program teknis menyangkut reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Program satu sampai sembilan memiliki keterkaitan yang tidak terpisah-pisah.

Membangun politik legeslasi yang kuat, merupakan item pertama Nawa Cita 4. Jokowi bertekad melakukan pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta reformasi lembaga penegak hukum.

Poin kedua, Jokowi berjanji memperkuat lembaga anti rasuah KPK. Ketiga, memberantas mafia peradilan. Keempat, meberantas penebaNgan liar, perikanan liar dan penambangan liar.

Kelima, Jokowi melakukan pemberntasan narkoba psikotropika. Keenam fokus pada pemberantasan tindak kejahatan perbankkan serta pencucian uang. Keenam, Jokowi menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah.

Ketujuh, Jokowi gigih melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal. Kedelapan, dia menghormati HAM dan menyelesaikan secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Yang terakhir, kesembilan Jokowi membangun budaya hukum.

Menyangkut pemberantasan korupsi di item satu, langkah Jokowi terseok-seok. Delapan belas anggota DPRD Kota Malang dan tiga puluh delapan anggota DPRD di Sumatera yang ditangkap KPK merupakan tamparan keras.

Janji untuk memperkuat KPK oleh sebagian besar pengamat, Jokowi dinilai lemah. KPK ragu menghadapi skandal Bank Century, Presiden Jokowi malah lebih bimbang. Ketegasan sebagai pemimpin tidak nampak. Diduga, meski dia menjabat dua periode, skandal Century tidak akan selesai, karena menyangkut nama-nama besar di negeri ini.

Soal penambangan liar, khususnya yang terjadi di Gunungkidul, tidak ada ketegasan dalam penegakan aturan. Penggempuran bukit kapur, yang kewenangannya ditarik ke level propinsi, terus berlanjut hingga saat ini sulit dihentikan.

Menyebut kasus narkoba, di Indonesia tidak mereda, bahkan sebaliknya. Peredaran barang haram itu malah dikendalikan dari balik jeruji. Kasus Kalapas Purworejo menjadi salah satu bukti, bahwa memotong jaringan narkoba tidak semudah orang membalikkan telapak tangan.

Memberi kapastian hukum hak atas tanah terhadap 9 juta bidang dilakukan, tetapi ekses carut marut pungutan di tingkat lapangan tidak mudah dimonitor. Jokowi hanya bermain gertak, para Bupati tidak berani berbuat banyak.

Melindungi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari tekanan kebutuhan energi listrik, BBM, gas LPG 3 Kg, dan tataniaga beras juga daging, Kabinet Jokowi benar-benar kedodoran.

Jokowi termasuk tak sanggup membongkar kasus HAM masa lalu, terbuhuhnya aktifis Munir. Bahkan yang di depan mata, Polri tidak kunjung menemukan pelaku penyiraman mata kanan Novel Bawwedan. Ini kegagalan yang suka tidak suka adalah tanggung jawab Jokowi.

Membangun budaya hukum, identik dengan menegakkan keadilan. Jokowi dalam hal ini kurang jeli, seharusnya dia memilih menegakkan keadilan, karena di dlamnya akan terjadi penegakan hukum. (*Red)