JOKOWI TERPELESET DI LANTAI KERING

PRESIDEN Jokowi mengajak membenci produk asing tetapi secara nasional dia menerapkan vaksin sinovac yang notabene bukan karya bangsa sendiri.

Jokowi serukan benci produk asing di forum rakernas HIPMI di Istana Bogor baru-baru ini. Sebagai pemimpin Jokowi terlihat tidak konsisten. Patut dicurigai bahwa dia tidak konsekuen dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai seorang muslim saya meyakini bahwa Islam itu merupakan tuntunan menuju rahmatan lil alamin. Islam memberi banyak pilihan dan tidak pernah mematok harga mati.

Islam itu bukan 5+5 sama dengan 10, tetapi bisa 9+1, bisa 8+2, bisa 7+3 bisa 6+4, atau 25 dikurangi 15. Yang penting menurut Supandi masih dalam koridor 10.

Saya mengutip pernyataan Kyai Haji Supandi da i super kocak yang wajahnya mirip Gus Dur itu di berbagai pengajian yang diunggah di kanal YouTube.

Dalam hubungannya dengan wabah yang saat ini sangat menyulitkan manusia agama Islam dalam Surat Al Insyirah ayat 5 menyatakan, Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada banyak kemudahan.

Hal tersebut dipertegas di dalam ayat 6 sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Kyai Supandi menunjukkan analogi bahwa ada seseorang yang sedang ditimpa kesulitan keuangan. Menurut Supandi solusinya sangat banyak.

“Bisa menggadaikan BPKB kendaraan, bisa menjual perhiasan, bisa pula menjual ayam, kambing atau sapi,” tandasnya.

Bertolak dari paparan Kyai Supandi menangkal Covid-19 tidak cukup hanya dengan vaksin sinovac. Bisa pula dengan berbagai jamu yang tersedia di kalangan masyarakat, atau bisa dengan asupan yang bernutrisi.

Pemerintah Indonesia selama setahun, mulai Maret 2020 hingga Maret 2021 sama sekali tidak menghargai usaha lain, bahkan ada kecenderungan 180 juta warga dipaksa untuk disuntik vaksin sinovac.

Vaksin itu produk negara mana? Menganjurkan menggunakan vaksin bertentangan dengan ajakan membenci produk asing yang Jokowi serukan di forum Rakernas HIPMI di Istana Bogor baru-baru ini.

Tentang penanganan Covid-19 Jokowi terpeleset di lantai kering. Kebijakan yang dia putuskan dia tabrak dengan kebijakan lain yang dia putuskan setelahnya. (Bambang Wahyu Widayadi)