Kepala BKPPD Gunungkidul Luruskan Proses Perceraian PNS Tanpa Prosedur

GUNUNGKIDUL-SENIN LEGI | Terkait berita bertajuk ‘Tanpa Prosedur, PNS Di Gunungkidul Ini Gugat Cerai Suaminya’ yang diunggah 10 Mei 2023 direspon Kepala BKPPD Iskandar, SIP. MPA.

“Menanggapi berita tersebut perlu kami sampaikan pointer dan kronologi sebagai konfirmasi dari kami,” tulis Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, melalui aplikasi WhatsApp, 15-5-2023.

Kronologi dan Pointer Pemberian Izin Melakukan Perceraian Bagi PNS ditulis lengkap dalam bentuk file PDF tertanggal 11-5-2023.

Sembilan point ditulis secara rinci antara lain: Pertama, Para pihak menikah pada tahun 2013. Kedua, Tanggal 22-9-2022 MLU mengajukan ijin perceraian kepada Dirut RSUD Wonosari.

Ketiga, 9-1-2023, MBN dipanggil untuk yang I oleh Dirut RSUD Wonosari, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Keempat, panggilan Dirut RSUD Wonosari yang II dilayangkan ke MBN 11-1-2023, tetapi dia juga tidak datang.

Kelima, 16-2-2023, Dirut RSUD Wonosari meneruskan permohonan cerai MLU ke Bupati, tembusan dikirim ke BKPPD bukti surat nomor surat 800/2/2023.

Keenam, tanggal 26-2-2023, panggilan I Kepala BKPPD kepada MBN via Pos dengan resi nomor P2301260192953, diterima oleh yang bersangkutan tanggal 27-1-2023.

Ketujuh, 6-2-2023 Panggilan II Kepala BKPPD
kepada MBN untuk pembinaan. Tanggal 10 Februari 2023. Bukti resi Pos No. P2302070199304 diterima 8-2-2023.

Kedelapan, tanggal 20-2023, Nota dinas Kepala BKPPD ke Bupati terkait izin perceraian kepada MLU. Nota dinas itu disetujui.

Kesembilan, tanggal 28-2-2023, Keputusan Bupati tentang Izin
bagi MLU untuk bercerai. Keputusan Bupati diambil oleh MLU tanggal 5 April 2023.

Bukti pendukung, tulis Kepala BKPPD, alasan yang dikemukakan adalah terjadinya perselisihan terus menerus
sehingga bukti yang disampaikan adalah Surat Pernyataan dari Lurah yang
diketahui oleh Penewu setempat.

 

(Bambang Wahyu)