KETUA DPR MULAI PIKUN, GAGAP MEMAKNAI UUD 1945

WONOSARI, Minggu Kliwon-Ketua DPR Bambang Soesatyo berencana memberi penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini dikaitkan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional 2018. Politisi Golkar pengganti Setya Novanto ini mulai pikun, tidak cermat memahami perintah UUD 1945.

Dikutip dari https://www.jpnn.com/news/rakyat-terluka, rencana tersebut dikritisi Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni.

“Dikaji dari perspektif apa pun Sri Mulyani tidak layak diganjar penghargaan oleh lembaga wakil rakyat,” kata Sya’roni, Sabtu (10/03).

Terlepas dari layak dan tidak layak, rencana Bambang Susatyo harus dikembalikan ke tugas DPR, yang dalam hal ini termaktub dalam Pasal 20  Ayat 1 UUD 1945.

“Dewan Perwakilan rakyat mempunyai fungsi legeslasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” demikian bunyi pasal tersebut.

Bambang Susatyo mau pakai dasar Ayat 2 – hak menyatakan pendapat, atau Ayat 3 hak mengajukan usul? Kiranya sangat tidak logis kalau DPR memberikan penghagaan kepada Sri Mulyani, atau kepada menteri apapun.

Menteri, secara struktural adalah pembantu Presiden, sesuai bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Penghargaan, kalau toh itu peru diberikan, logikanya datang dari Presiden, bukan dari DPR. Bambang Wahyu Widayadi