Kiat Menghapus Noda di Pindul

BANDA ACEH, Senin Pon -Terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Bejiharjo, 1/5/17, mestinya disambut suka cita oleh segenap masyarakat setempat. Anggota DPRD DIY, Slamet, S.Pd. MM menilai, kalau hari minggu 7/5/17 kamarin terjadi gesekan, anggap saja itu konflik penutup. Sebut itu pemicu, agar BUMDes segera berfungsi sebagai institusi milik  desa yang bisa menyelamatkan aset masyarakat.

“Para pengelola dan sejumlah tokoh pencari rejeki, harus berfikir, konflik yang berkepanjangan hanya menguras energi. Itu  tidak produktif,” ujar dia di ujung telepon, di sela  acara pekan nasonal KTNA di Banda Aceh, 8/5/17 siang.

Menunggu aksi nyata BUMDes Maju Mandiri yang dikomandani Yanto Pindul, menurutnya semua pihak harus lihai menahan diri. Tidak perlu kebakaran jenggot. Ke depan rupiah dipastikan  akan semakin deras mengalir ke masyarakat.

Slamet menilai, sikap yang diambil Gelaran Indah kemarin merupakan ekspresi pemahaman atas surat pernyataan bersama secara apa adanya.

Artinya, begitu BUMDes terbentuk, kewajiban setor Rp 10 ribu per orang ke Dewa Bejo berakhir.

“Ini pemhaman yang tidak perlu diperdebatkan,” kata Slamet.

Lebih penting dari itu, menurut politisi Golkar asal Nglipar ini, kalau ada pihak yang mengadu ke jajaran Muspida, minta petunjuk, arahan, Bupati tidak perlu buang-buang waktu.

Secara undang-undang, Desa Bejiharjo memiliki kewenangan mengatur pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawabnya.

Kalau  Badingah turun lapangan, Salmet menyarankan, sebaiknya tidak atas nama pemerintah tetapi atas nama pribadi, tanpa pengawalan.

Anggota Komisi A, DPRD DIY ini mengapresisi kebiasaan yang dilaksanakan Badingah, setiap pagi, subuhan mubeng masjid se antero Gunungkidul.

“Lewat cara itu, pesan yang disampaikan dari hati ke hati akan dimaknai sebagai kepedulian seorang ibu kepada anak,” pungkas dia. Maretha