Komisi A DPRD Gunungkidul Dorong Agar Eksekutif APBD-kan Pembiayaan PTSL

WONOSARI – Senin Pon | Arif Wibowo, anggota DPRD Gunungkidul dari Komisi A mendesak, agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membawahi Pemerintahan Desa mendukung meringankan pembiayaan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal itu, menurutnya sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama, antara Meteri Agraria, Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri tahun 2017.

 

 

Perintah yang tertuang dalan SKB tiga Menteri berbunyi, “Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Perintah Mendagri di atas tidak jelas. Pusat itu ambigu,” ujar Arif Wibowo, Senin, di Gedung DPRD Gunungkidul, (17/02/20).

Frasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, menurutnya bisa diterjemahkan secara  subyektif.

“Sebetulnya perintah  bisa lebih lugas lagi. Bahasa hukum itu  hitam putih,” kata dia.

Selanjutnya politisi PKS ini berkomitmen, “Jika belum teranggarkan di APBD, akan kita perjuangkan di APBD Perubahan,” terangnya.

Menurut Arif Wibowo Komisi A perlu duduk bersama di dalam rapat kerja bersama eksekutif. (Bambang Wahyu Widayadi)