“Tetapi mereka tetap menerima uang transport,” kata Hani tanpa menyebut besaran nominal yang diterima. Anggaran pengepakan, demikian sebagian publik menafsirkan, berarti 0 rupiah.
“Tidak, tetap saja ada untuk mereka yang membantu angkut-angkut,” bantah Hani (6/4).
Mempekerjakan PPS dalam pengepakan surat suara, menurut Hani bukan tanpa alasan. Di samping dipayungi hukum, ada alasan lain pengalaman pelaksanaan pemilu 2014 silam.
“Ini dalam rangka mewujudkan logistik pemilu yang tepat jenis, tepat jumlah, waktu, sasaran, dan kualitas, agar tidak terjadi surat suara tertukar antar TPS maupun dapil sebagaimana tahun 2014,” kata Hani beralasan.
BACA JUGA:
Salah satu PPS menyebutkan, secara aturan tidak ada pelanggaran, tetapi secara kemanusiaan, KPU dianggap tidak paham soal hak asazi, bahwa setiap pekerja berhak menerima imbalan, bukan uang transport.
“Mereka sampai kleleran nginap di KPUD, mosok hanya ditransporti. Itu tidak manusiawi,” kata dia.
Page: 1 2
GUNUNGKIDUL - SELASA KLIWON, GEMPA bumi dengan kekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah…
PT PERTAMINA Patra Niaga memastikan harga BBM subsidi tetap tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026,…
GUNUNGKIDUL - JUM'AT WAGE, Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan dua sepeda motor terjadi…
GUNUNGKIDUL - KAMIS PON, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) bersama Koperasi Produsen Usaha Lembaga…
SURAKARTA - MINGGU WAGE, UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda sebanyak 1.082 mahasiswa di Auditorium…
YOGYAKARTA - JUM'AT PAHING, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan, aksi demontrasi yang berlangsung pada siang hingga…