Memilih Materi Hari Jadi Gunungkidul Tidak Bisa Asal-Asalan

WONOSARI-JUMAT WAGE | Mantan Sekda Gunungkidul pada era Bupati Badingah, Budi Martono mengkritisi agenda peringatan Harijadi Gunungkidul ke-191.

Mengisi momentum Hari Jadi tidak akan sempurna kalaupun hanya diserahkan kepada jajaran birokrasi.

Dalam hal itu harus ada pelibatan tokoh yang berkepentingan di bidang kebudayaan, karena Hari Jadi erat kaitannya dengan sejarah, peradaban dan kebudayaan.

Budi Martono berpendapat, di samping tak ada kejutan, Harlah hanya dipandang sebagai kegiatan serimonial, tidak seiring dengan tajuk yang dipilih: Kridhaning Makarya.

“Menjadi hambar jika Hari Jadi hanya dipandang sebagai seremonial saja.
Mestinya, hari jadi itu dimaknai sebagai sebuah momentum bersejarah yang menjadi peringatan hari kelahiran bagi masyarakat daerah. Ini penting untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan masyarakat dan pemerintah daerah.
Hari jadi harus menjadi spirit baru untuk perubahan Gunungkidul kearah yang lebih baik, khususnya dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ulas Budi Martono, (13-5-2022).

Dia menduga, peran Sekda, Asisten, Staf Ahli, dan Kadinas enggan memberikan masukan kepada Bupati sehingga peringatan ke-191 tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya.

Sebenarnya, menurut Budi Martono Pemkab Gunungkidul mampu memberi penghargaan kepada para tokoh yang potensial ikut membangun Bumi Handayani.

Banyak tokoh yang seharusnya diberi penghormatan atau penghargaan atas kiprahnya, dalam menggerakkan pembangunan.

Sebut saja, kata Budi Martono, Tokoh masyarakat, Figur LSM, Inisiator Desa Wisata Mandiri, Awak Media, Mantan Pejabat, Mantan Penewu, Lurah, Komunitas Seni, Komunitas Difabel, dan yang lain.

“Pemberian penghargaan seiring dengan tekad Gunungkidul Membangun sebagaimana janji politik sewaktu Bupati melakukan kampanye,” tandas Budi Martono.

Hal itu menurutnya merupakan bagian tak terpisahkan dari indeks pembangunan manusia dalam arti luas.

Kreatifitas peringatan Hari Jadi, seyogyanya muncul dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, sehingga kekayaan budaya lebih bervariasi yang mencerminkan khas kegunungkidulan.

Kirab budaya bukan sesuatu yang pamali, tetapi dari sisi manfaat perlu dipertimbangkan. Biaya yang besar, kalau bisa untuk mensuport sektor yang lebih maslahat bagi rakyat.

“Berfikir ke arah itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan,” pungkas Budi Martono. (Bambang Wahyu)