WONOSARI-SENIN LEGI | Soal gantung diri tidak termasuk prioritas yang diangkat Pemkab Gunungkidul untuk ditanggulangi. Para calon pemimpin pun belum ada yang berjanji mengatasinya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tak punya catatan dan rasanya memang tidak mau menanganinya. Entah dengan alasan apa bunuh diri tidak masuk dalam kategori bencana.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, entah ide siapa kemudian membentuk Satgas Berani Hidup (SBH) yang ketugasannya tidak pernah jelas.
Ketua Dewan Kebudayaan GunungkIdul, CB Supriyanto setelah mencermati gantung diri ke-11 di Desa Kalitekuk, Kapanewon Semin 24-4-2022 komentarnya simpel, “Wah kok terus berlanjut.”
Dia berpendapat, ada dan tidak ada satgas SBH dianggap sama saja.
Mungkin, kata CB Supriyanto, ada pikiran baru, lembaga paling bawah RT yang tahu pasti kondisi warganya dilibatkan optimal dan ada wajib lapor, dibantu lembaga Jaga Warga bentukan Gubernur DIY.
“Faktanya, RT lah yang paling tahu kondisi warga apa mereka sakit, sehat, meninggal sampai hajatan mantu pun tidak lepas dari campur tangan RT,” tegasnya.
Komunitas RT menurut CB tidak dibayar, walau ada insentif dari APBDes tidak seberapa. Berbeda dengan SBH disediakan APBD.
Banyak pihak yang usul SBH itu dibubarkan saja. Boros-borosin anggaran, kata mereka.
Institusi yang paling rajin membaca dan mendokumentasikan orang bunuh diri adalah Kepolisian Republik Indonesia.
Tidak keliru karena Polri secara melekat tugasnya adalah melaporkan kegiatan masyarakat mulai Alfa hingga Zulu, tidak boleh ada yang tercecer. (Bambang Wahyu)
