GEDANGSARI – Selasa Pon | Bantuan kemiskinan yang diterjemahkan menjadi bantuan untuk orang miskin muncul di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut ke pemerintahan Joko Widodo.
Bantuan langsung tunai (BLT) masa SBY, berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada kepemimpinan Jokowi. Berikutnya ada PKH (Program Keluarga Harapan). Kesemuanya merupakan produk Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Selasa pagi, 06 Agustus 2019, bertempat di aula Kecamatan Gedangsari 30 perwakilan warga penerima PKH (seluruhnya ibu-ibu) menyampaikan aspirasi menolak bantuan kemiskinan, disaksikan Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos.
Di depan Badingah, Camat Gedangsari, Martono Imam Santoso menjelaskan, deklarasi penolakan bantuan kemiskinan itu dilatarbelakangi budaya malu dan solidaritas (kesetiakawanan).
Perwakilan 30 ibu-ibu penikmat PKH merasa tidak pantas menerima uluran tangan Pemerintah, ujar Camat Gedangsari, karena telah mampu mandiri.
“Untuk itu bantuan PKH minta diberhentikan, dan PKH selanjutnya agar diberikan kepada warga yang lebih berhak menerima,” terang Imam Satoso, jelang ibu-ibu gelar deklarasi.
Page: 1 2
GUNUNGKIDUL - JUM'AT WAGE, Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan dua sepeda motor terjadi…
GUNUNGKIDUL - KAMIS PON, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) bersama Koperasi Produsen Usaha Lembaga…
SURAKARTA - MINGGU WAGE, UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda sebanyak 1.082 mahasiswa di Auditorium…
YOGYAKARTA - JUM'AT PAHING, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan, aksi demontrasi yang berlangsung pada siang hingga…
YOGYAKARTA - JUM'AT KLIWON, GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X secara…
BABTUL - KAMIS WAGE, KABUPATEN Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang gempa bumi tektonik dengan…