SERTIFIKAT TANAH RAKYAT, BARU MENGURANGI DUA TITIK KETEGANGAN

WONOSARI, SABTU KLIWON–Reformasi agraria yang dilancarkan Presiden Joko Widodo sejak awal 2017 dimaknai, sekaligus diakui sebagai upaya mengurangi konflik sosial dan menurunkan kesenjangan akses Bank. Gebrakan pensertifikatan tanah belum berdampak pada naiknya tingkat ketahanan pangan.

Dalam kesempatan membagikan 5.153 sertifikat tanah di wilayah Malang Raya, mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, (28/03), Presiden Jokowi mengatakan, tahun 2023 mendatang, semua bidang tanah di Jawa Timur sudah bersertifikat.

“Tidak perlu menunggu sampai selama 160 tahun mendatang,” tegas Presiden Jokowi.

Efek positif reformasi agraria, seperti berkali-kali dijelaskan Presiden Jokowi, adalah untuk meperkecil ketegangan hukum di bidang pertanahan. Pengalaman pahit, sebidang tanah bisa keluar 2 bahkan 3 sertifikat atas nama orang yang berbeda.

Reformasi agraria yang dilancarkan Jokowi pada masa pemerintahannya (2019), adalah untuk keperluan menekan konflik serupa itu.

Tujuan yang kedua, Jokowi bermaksud membuka akses jalan menuju Bank. Dengan sertifikat tanah, rakyat kecil menjadi mimiliki daya tawar terhadap modal untuk keperluan usaha.

Satu yang belum dikerjakan Presiden Jokowi, pembagian sertifikat tanah belum didorong ke arah menaiknya produksi pangan.

Konflik hukum jelas menurun, akses bank dimungkinkan relatif lancar. Soal kemandirian pangan? Dengan banyaknya sertifikat yang dibagikan, tidak serta-merta padi, jagung, dan kedelai melimpah.

Rakyat punya tanah bersertifikat, tetapi negara masih melakukan import pangan. Penguasaan sertifikat tanah, logikanya harus seiring degan naiknya produksi pangan. Titik ini merupakan tugas negara yang belum tersentuh. (Bambang Wahyu Widayadi)