WONOSARI-JUMAT KLIWON | Jalur Rempah di Kabupaten Gunungkidul masih berbentuk praduga. Kunda Kabudayan (Dinas Kebudayaan) di depan Komisi D DPRD berkelit, bahkan tidak mau membuka besaran biaya yang dipergunakan guna menelisik jalur rempah yang meghebohkan itu.
Agus Kamtono di depan Komisi D DPRD Gunungkidul mengaku bahwa telusuri sejarah jalur rempah itu tugas dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
Terutama menggali dan mengumpulkan cerita rakyat terkait kemungkinan adanya jalur rempah di Kabupaten Gunungkidul.
“Setelah data terkumpul baru akan dilakukan kajian ilmiah,” ujar Agus Kamtono, seperti ditirukan Heri Nugroho yang 8-4-2021 memimpin rakor di ruang Komisi D DPRD Gunungkidul.
Heri Nugroho menyarankan agar Kundha Kabudayan membuat tim khusus pengumpul cerita, data, fakta, benda peninggalan, dan literatur yang bermanfaat untuk menelaah, sejauh mana kepentingan kegiatan ini bagi masyarakat.
Heri mempertanyakan program jalur rempah ini sebatas pengakuan saja, apa berdampak bagi masyarakat, oleh Kundha Kabudayan tidak dijawab.
“Danais ini tolong fokus untuk kesejahteraan masyarakat dulu. Dekatkan danais pada kebutuhan hidup rakyat,” pintanya
Heri Nugroho juga mengusulkan agar danais ini menjadi BKK di APB-Kal sehingga sambung dengan implementasi UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
Dansis harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat pedesaan, karena di dalamnya terdapat masyarakat pelaku budaya, pelestari budaya, infrastruktur yang dibangun dengan budaya gotong-royong.
Sisi lain, pemberdayaan UKM makanan tradisional, jamu tradisional, perawatan rumah cagar budaya dan banyak elemen lainnya yang patut dibiayai dengan Danais, bukan malah mengutamakan program yang outputnya tidak jelas. (Bambang Wahyu Widayadi)
