Subani SH MH: Konsep Penataan Pariwisata dan Budaya Gunungkidul Harus Dibenahi

SEMANU, Sabtu Wage-Banyak faktor ekstern yang lebih dominan dalam mewarnai dinamika obyek wisata di Pegunungan Seribu yang awalnya terkenal tandus. Hal ini diungkapkan Subani SH MH, dari Dewan Pembina Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG).

Pengacara kondang di Jakarta yang tergabung dalam Amir Syamsudin & Partners ini tidak mengatakan bahwa Bupati Gunungkidul dan jajarannya tidak berprestasi dan kurang maksimal dalam bekerja.

“Orang banyak tidak tahu jika majunya dunia pariwisata itu bukan semata-mata karena kinerja Pemkab Gunungkidul. Banyak faktor diluar pemerintahan yang justru membuat pariwisata booming,” katanya baru-baru ini.

Faktor eksternal tersebut, sambung Subani, adalah peningkatan pendidikan dimana banyak orang yang saat ini beranggapan bahwa wisata/piknik adalah kebutuhan pokok. Refreshing ke tempat wisata akan membuat hidup lebih bergairah lagi. Berbeda dengan orang dahulu yang beranggapan berwisata hanyalah kebutuhan sekunder.

Majunya dunia teknologi informasi (IT) juga memicu booming-nya dunia pariwisata. Foto-foto ciamik hasil jepretan wisatawan yang kemudian di upload ke medsos menjadi sarana promosi gratis yang memikat orang lain untuk berkunjung.

“Obyek wisatanya malah lebih alami yang dahulu ketimbang sekarang, dan Pemkab Gunungkidul saya nilai belum memaksimalkan hal itu. Mestinya jalannya dibenahi agar semakin lebar, sarpras pendukung lainnya disiapkan secara maksimal dan banyak PR lainnya,” kritik Subani.

Subani mencontohkan jika Gunungkidul ingin maju mestinya belajar dari Bali, dimana Provinsi Bali mampu mensinkronkan wisata budaya, religi dan wisata menjadi kesatuan hingga membuat orang betah piknik disana.

“Baru turun pesawat saja nuansa Bali akan langsung terasa dengan irama musik gamelan yang khas, wisatawan langsung terkesan dengan hal itu. Lha ini belum dilakukan Pemkab Gunungkidul,” lanjutnya.

Besarnya Dana Keistimewaan DIY, dimata Subani juga akan mubadzir dan sia-sia manakala Dinas Kebudayaan salah konsep dalam pengelolaan anggaran. Adanya festival seni, festival kethoprak, parade reog jathilan hingga pemberian bantuan berwujud gamelan dan wayang kulit bukan jaminan jika budaya lokal lestari dengan baik.

“Diberi gamelan, diberi wayang, diberikan seragam tetap tidak akan mengena jika konsep dasarnya tidak dibenahi terlebih dahulu,” tambah mantan calon bupati Gunungkidul tahun 2000 ini.

Mestinya pemerintah mewajibkan muatan pendidikan budaya lokal di sekolah-sekolah sejak SD hingga minimal SMA/SMK. Dan hal tersebut wajib diujikan jika siswa ingin lulus sekolah. Subani mencontohkan, di Gunungkidul sejak SD siswa dididik budaya Jawa. Mulai dari aksara Jawa, tembang gending Jawa, diajarkan wayang kulit, reog, jathilan dan lainnya. Jika diajarkan sejak SD hingga SMA, maka siswa akan sangat faham dan dipastikan mencintai serta mau melestarikan budaya.

“Kalau dari kecil sudah mencintai wayang misalnya, maka besok saat dewasa tinggal di luar Jawa sekalipun, saat ada pementasan wayang dia akan datang karena sudah senang. Lha sekarang ? Dibantu gamelan tapi tidak faham gending Jawa, diberi wayang, tapi Pandawa saja tidak hafal. Bagaimana mau memainkan, wong kenal saja tidak ? Inikan mubadzir namanya,” pungkas Subani.

Walaupun diadakan seminar, parade, festival berbau seni budaya seperti diatas, namun jika konsep dasarnya tidak dibenahi sejak sekarang maka hanya oknum-oknum tertentu yang menikmati. Untuk itu Subani berharap Pemkab Gunungkidul dapat menerapkan anggaran Dana Keistimewaan secara benar, tepat sasaran dan tidak berorientasi proyek semata. Red