Tahun Pertama, Bupati Sunaryanta Dihadapkan Pada Dua Persoalan Berat

GUNUNGKIDUL-KAMIS PAHING | Eri Agustin, anggota DPRD Gunungkidul, Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan kepada publik membeberkan, bahwa 268 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) diperiksa Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemeriksaan tersebut terkait adanya dugaan penyimpangan regulasi,” tutur Eri Agustin di depan puluhan wartawan, akhir bulan Maret 2021.

Selama Pemerintahan Bupati lama, dalam hal ini Hj. Bandingah diterima sertifikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Baru, H. Sunaryanta menurut sebagian masyarakat harus bekerja keras karena bukan tidak mungkin di antara 268 SD yang diperiksa menjadi kendala utama untuk meraih opini WTP.

Dr. Supriyadi, dosen UNS menengarai, bahwa 268 SD yang diperiksa berpotensi memunculkan masalah hukum.

“Faktor pendukung untuk menuju ke WTP banyak diantaranya menyangkut administrasi, konsistensi SOP, serapan dana dan yang lain,” terang mantan PNS yang kini aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Surakarta ini.

Pandangan Slamet S.Pd. MM mantan Ketua DPRD Gunungkidul berbeda dengan Dr. Supriyadi, paling tidak dalam menanggapi kemungkinan meletusnya dugaan 268 SD terperiksa.

Dia tertawa lebar tanpa mendiskripsikan apa makna yang sedang dia tertawakan itu.

Soal WTP Bupati Sunaryanta memikul tanggunjawab tidak ringan. Di tahun pertama jabatannya dia menghadapi bukan hanya Covid-19 yang secara masif menekan perekomian, tetapi juga menghadapi hasil akhir pemeriksaan BPK pertengahan Mei 2021. (Bambangg Wahyu Widayadi)