SEMAKIN lama pandemi berlangsung tuntutan terhadap dikucurkannya bansos PKH, BPNT, bantuan UKM dan lainnya bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Sampai waktunya Pemerintah akan megap-megap dalam hal pengadaan dana.
Bulan Maret tahun 2020 menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah menganggarkan Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial. Bulan Mei tahun yang sama anggaran ditambah menjadi Rp 171,2 triliun. Puncaknya pada Juni 2020, anggaran bertambah menjadi Rp 203,9 triliun.
Awal Tahun 2021, jaring pengaman sosial disediakan dana Rp 110 triliun. Kemungkinan besar hingga akhir tahun akan terus ditambah sebagaimana tahun 2020. Total dana yang disediakan untuk sementara adalah sebesar Rp 313,9 triliun.
Duit Segede itu disisihkan dari utang negara yang besarnya makin bengkak yakni Rp 6.169 triliun.
Sampai waktunya nanti pemerintah akan merasa lelah, walau tidak akan menyerah dalam mengatasi anjloknya perekonomian rakyat karena pandemi Covid-19.
Rakyat diperkirakan tidak lagi bisa bergerak bebas karena kemungkinan besar pemerintah akan semakin galak dalam mengekang mobilitas sosial.
Jika perkiraan itu menjadi kenyataan maka akibat ikutan yang sulit dihindari adalah kewajiban Pemerintah soal penyediaan dana untuk keperluan jaring pengaman sosial makin berat.
Beban itu akan makin menggelembungkan utang negara, kemudian yang bersorak adalah lembaga keuangan internasional, dalam hal ini Indonesia mudah dikendalikan.
Rakyat tidak akan berfikir ke arah tersebut, yang mereka tahu, keperluan sosialnya terpenuhi. Mereka akan terus merengek, kadang diselingi baku hantam di antara mereka karena bantuan sosial dianggap tidak tepat sasaran.
Tidak ada yang percaya bahwa ucapan Bill Gate akan menjadi kenyataan bahwa tahun 2022 pandemi akan berhenti.
Pemerintah akan menghadapi krisis ekonomi yang parah di tengah kemanjaan rakyatnya yang makin tak terkendali. (Bambang Wahyu Widayadi)
