Alokasi Dana Desa Dipotong, 144 Kades se Gunungkidul Kompak Berteriak

WONOSARI-RABU PAHING | Heriyanto, Kades Nglora, berasama 21 pengurus dan anggota Solidaritas Kades se Gunungkidul melakukan dengar pendapat dengan Pimpinan DPRD, Rabu 6 Mei 2020.

Bertempat di ruang paripurna, Heriyanto memberikan pengantar mengenai problem yang digadapi Penerintah Desa selama pandemi Covid-19. Sekurang-kurangnya, Heriyanto menyebut empat persoalan utama.

Masing-masing poin dikemukakan oleh empat juru bicara secara bergantian. Suhadi, Kades Pacarejo, menyoal masakah lama, terkait bantuan sosial yang selalu banyak tidak tepat sasaran.

INFO HARI INI: BANYU LANGIT NGLANGGERAN WONOSARI SUKSES BERSAMA SANG MAESTRO

Widada, Kades Gari, membahas ADD yang dipangkas, berdampak buruk pada roda Pemerintahan Desa.

“Kalau bisa ADD dikembalikan ke pagu awal,” ujar dia disambut tepuk tangan peserta audiensi.

Saryana Kades Jeruk Wudel menyoroti semrawutnya regulasi, sementara Agung Nugroho, Kades Genjahan mengkritisi ketidakharmonisan antara DPRD dengan Gugus Tugas Covid-19.

Endah Subekti Kuntariningsih, Ketua DPRD Gunungkidul, didampingi Wakil Ketua, Heri Nugroho menegaskan, pemangkasan ADD merupakan perintah Perpu.

Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Pemerintah Desa, sebagai bagian dari Pemda, menurut Ketua DPRD, tabu melawan undang-undang.

Bupati yang tidak mekakukan pemangkasan APBD, terang Endah, maka Dana Alokasi Umum dipotong 35%. Masih pula ada hukuman laporan keuangan tidak akan diterima. (Bambang Wahyu Widayadi)