Badingah Memaparkan Kebijakan Umum Tahun 2021

WONOSARI – Kamis Pon | Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos. di rumah dinas memaparkan kebijakan umum tahun 2021. Di depan seluruh Camat dan Organisasi Perangakat Daerah (OPD), 18 Desember 2019 dalam buku setebal 37 halaman Bupati menyinggung tiga kebijakan penting.

Tiga kebijakan itu menyangkut soal pendapatan, belanja, serta manajemen pemerintahan.

TIGA TAHUN INFOGUNUNGKIDUL DI PENGHUJUNG 2019

Kebijakan pendapatan, menurut Badingah mencakup tujuh poin yang satu sama lain berkaitan, tidak bisa terpisahkan.

Kebijakan umum belanja daerah mencakup 23 item pokok. Sementara manajemen pemerintahan dirinci menjadi 10 bagian dan dipecah ke dalam beberapa subagian.

“Kebijakan umum itu telah disusun berdasarkan nomor urut prioritas yang wajib menjadi usulan program kegiatan OPD pengampu sehingga pembagian plafon anggaran ke OPD harus menyesuaikan prioritas kebijakan,” ujar Bupati Badingah.

Sebelum Bupati memaparkan kebijakan umum, Saptoyo selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengingatkan bahwa konsinyering (rapat) di hotel dibatasi.

“Masih boleh dan bisa dilakukan, tetapi tidak memperoleh uang saku dan tidak menginap,” ujar Saptoyo.

Menyinggung pembagian anggaran kegiatan OPD pengampu, Saptoyo meminta agar dibagi merata tidak menggelembung di akhir tahun. Dia menyebut contoh pembagian 20-30-40-10%.

“Itu lebih ditarik maju ke depan ke triwulan 1 dan ke-2 agar lebih besar potensi yang bisa segera direalisasikan, bermanfaat bagi masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan,” tegasnya.

Saptoyo juga mengutip ketimpangan kemiskinan untuk wilayah kecamatan se DIY masih berada di 68 titik. Gunungkidul, menurutnya masih harus bekerja keras untuk keluar dari ring ketimpangan tersebut. (Bambang Wahyu Widayadi)