Bambang Krisnadi: Tanah SG Hanya Hak Pakai, Bukan Hak Milik

50

WONOSARI, Sabtu Pon–DPRD DIY bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun2017 Tentang Pemanfaatan tanah SG dan Tanah Desa, di Balai Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kamis (07/12).

Bertindak sebagai narasumber Sukamto, SH, MH, Kepala Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Anggota Komisi A DPRD DIY, Bambang Krisnadi, SH, MH.

Menurut Bambang sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur baik perangkat desa, karangtaruna, dan pelaku budaya, bertujuan supaya msyarakat bisa memahami isi Pergub No. 34/2017.

Pada intinya tanah Kasultanan (Sultan Ground) maupun tanah milik Pemerintah Daerah (PD) bisa dipergunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Hanya sifatnya sebagai hak pakai bukan hak untuk memiliki.

“Oleh karenanya, tolong diurus keabsahannya, dan mengakui bahwa tanah itu milik SG atau PD tidak bisa dimiliki oleh person. Hanya boleh dimanfaatkan dengan status hak pakai,” kata Bambang Krisnadi.

Dijelaskannya, bahwa warga yang sudah menempati atau memanfaatkan tanah SG tidak akan dimintai ganti rugi atau biaya sewa, yang penting mau mengurus kekancingan ke Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam kesempatan ini, politikus PDI Perjuangan ini menawarkan kepada desa yang minta penjelasan sendiri secara rinci dan detail, pihaknya siap melayani.

Sementara itu Sukamto, SH, MH, sebagai narasumber menyampaikan detail Pergub No. 34 Tahun 2017 terkait Pemanfaatan Tanah Kasultanan (SG) dan tanah desa, dijelaskan Pasal demi pasal di depan 275 peserta.

Selain itu ia juga menyarankan, dengan terbitnya Peraturan Gubernur itu, maka Pemerintah Desa diharapkan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Bagi Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum dan belum ada Izin Gubernur akan difasilitasi untuk penerbitan izin.

“Tanah Desa yang disewakan kepada masyarakat harus segera dibuatkan Perjanjian Sewa,” tegasnya.

Animo peserta mengikuti acara sosialiasi cukup tinggi, namun karena acara agak terlambat dimulai, peserta banyak yang meninggalkan ruangan sebelum berakhir.

 

Reporter: W. Joko Narendro_ig




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.