BLUNDER DEMOKRASI, PEMILIK KEDAULATAN  KEHILANGAN KEHORMATAN

1902

WONOSARI-Minggu Pahing | Warga negara yang rendah hati adalah mereka yang ikhlas meminjamkan kedaulatan selama 5 tahun. Di Indonesia, jutaan  pemilik kedaulatan rela kehilangan kehormatan untuk kepentingan ratusan orang yang mudah melupakan ketulusan hati rakyat.

Pejabat politik di tingkat eksekutif maupun legislatif menurut Muhammad Ainun Nadjib (Cak Nun) adalah tenaga kontrak lima tahunan, yang dibayar rakyat.

SELAMA PILEG 2019, PULUHAN MILIAR RUPIAH DIDUGA UNTUK BELI SUARA

Dalam terminologi ketenagakerjaan,  pejabat politik itu setaraf dengan buruh politik. Buruh, tetapi bebas menentukan gaji sendiri berdasarkan undang-undang.

Berjuta-juta rakyat adalah majikan yang terhormat, tetapi tidak pernah memiliki kehormatan sedikit pun, setelah pengajuan pinjaman lima tahunan ‘disetujui’ melalui proses demokrasi bernama pemilu.

Berbalik 180 derajat, para peminjam kedaulatan itu pun minta diistimewakan, difasilitasi, sekaligus dimanjakan.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.