DALAM PEMILU NETRALITAS ITU TIDAK REALISTIK

WONOSARI, Sabtu Legi, –Dalam konteks pemilihan, baik pilkada maupun pilpres, TNI/Polri diharuskan netral. Dari sisi undang-undang, secara kelembagaan netralitas berlaku absolut. Tetapi secara personal, netralitas anggota TNI/Polri adalah tidak realistik. Termasuk dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seorang perwira tinggi TNI/Polri maju bertarung di arena pilkada atau pilpres.  Secara personal prajurit dilarang menaruh simpati/ empati. Tidak kebayang, larangan tersebut bakal digubris.

Legal formal, dukungan prajurit jelas tidak bisa dilaksanakan di bilik suara. Tetapi ketidaknetralan itu dirambatkan ke anak istri yang telah memiliki hak pilih dengan cara mengkampanyekan secara terbatas, bahwa pilihan harus diberikan kepada jendral yang sedang bertarung.

Ini sebuah persoalan rumit. Mengukur dan mengamati netralitas prajurit TNI/Pori bukan persoalan mudah. Lebih sulit lagi, mendeteksi kampanye terbatas.

Dengan alat macam apa penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan Panwaslu) mendeteksi kampanye terbatas yang secara nyata dilakukan jauh sebelum kampanye formal diperbolehkan.

Memilih pemimpin dari sebuah golongan (TNI/Polri) adalah persoalan kedekatan batiniah. Dalam terminologi politik hal ini sering disebut sebagai ikatan primordial.

Sebut saja saya adalah prajurit berpangkat kopral. Agus Harimurti Yudhoyono maju di pertarungan pilpres 2019. Anak istri termasuk kerabat dekat, pasti saya ajak untuk mendukung AHY.

Begitu pula misalnya saya seorang ASN / PNS. Karena selama kepemimpinan Presiden Jokowi gaji/ kesejahteraan selalu diperhatikan, maka pada pilpres 2019, secara personal saya berbicara kepada sanak saudara, dan tetangga untuk mendukung petahana.

Undang-Undang Pemilu tidak akan bisa menyentuh ikatan primodial sebagai sebuah pelanggaran. Kesimpulan saya, netralitas yang digembar-gemborkan selama ini berlaku hanya di ranah kelembagaan, dan tidak di lingkup personal. Bambang Wahyu Widayadi.