Guna Memantau Netralitas ASN Pemda Gunungkidul Diwajibkan Membentuk Desk Pilkada

WONOSARI – Sabtu Kliwon | Persiapan pilkada serentak 2020 telah dilewati. Bulan Januari mulai memasuki tahapan pelaksanaan. Netralitas ASN santer disoroti, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran untuk dipedomani bersama.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Ph. D mengeluarkan Surat Edaran No. 273/487/SJ. Isi SE mengatur soal penegasan dan penjelasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. SE Mendagri tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tanggal 21 Januari 2020.

 

 

SE Mendagri 273/487/SJ secara rinci mengatur banyak hal,  satu di antaranya adalah mewajibkan Gubernur, Bupati / Walikota untuk  membuat laporan harian tentang kemungkinan adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat di dalam kegiatan politik praktis di wilayah kerja masing-masing.

Pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota menurut Tito Karnavian,  seperti tertulis pada Romawi II angka 2 berkewajiban membentuk Desk Pilkada.

“Desk Pilkada propinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari,” demikian salah satu bunyi perintah SE Mendagri 273/487/SJ tersebut.

Dalam SE Mendagri 273/487/SJ Romawi II angka 3 huruf d. diktum 2 dinyatakan, laporan pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.

Format laporan menyangkut netralitas ASN  tertera di dalam lampiran II SE 273/487/SJ. Isi pokok laporan memuat: jumlah ASN, data ASN yang melanggar aturan, dan kebijakan Pemda dalam mewujudkan netralitas ASN.

Sejauh penelusuran, infogunungkidul.com belum menemukan, bahwa Pemda Gunungkidul membentuk Desk Pilkada. (Redaksi)