H. Suyanto,SE Politisi Kawakan Partai Demokrat Gunungkidul, Apresiasi Keputusan MA Tolak Gugatan Kubu Moeldoko

165

WONOSARI-MINGGU WAGE | Politisi kawakan Partai Demokrat sekaligus Anggota DPRD Gunungkidul H. Suyanto, SE mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021 dengan identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly. Diketahui dalam perkara tersebut para pemohon memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

“Kami apresiasi penuh langkah MA sebagai representasi pemerintah, selaku lembaga Pengadilan Negara Tertinggi yang menolak uji materi yang diajukan para pemohon,” ujar Suyanto, Kamis (11/11/2021) lalu.

Suyanto menilai, keputusan MA tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dan intervensi proses demokratisasi politik yang berjalan.

“Pemerintah menunjukkan diri tidak ikut campur atau intervensi dengan proses hukum yang berjalan. Ini merupakan angin segar bagi demokrasi bangsa Indonesia,” ungkap Suyanto.

Diketahui, situs Kepaniteraan MA pada Selasa (09/11/2021) mengumumkan dengan tegas
telah menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum AHY.

“Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima,” bunyi keputusan yang dikutip dari situs resmi MA itu.

Adapun majelis yang menangani perkara tersebut yakni ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Objek sengketa perkara tersebut yakni AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. AD/ART itu diketahui telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD ART, pada 18 Mei 2020.

Dalam gugatan ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum beberapa eks kader Demokrat yang telah dipecat oleh AHY.

Mereka adalah eks Ketua DPC Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, Eks Ketua DPC Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Sebelumnya, Yusril menilai MA memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART Parpol. Sebab, AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik. (Agus SW)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.