WONOSARI-MINGGU WAGE | Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul, setelah Bupati Badingah, S.Sos. menyerahkan kekuasaan kepada H. Sunaryanta pada 26 Februari 2021, berjumlah 774.609 jiwa. Dari jumlah tersebut yakni 383.632 berjenis kelamin lak-laki, sedang 390.977 lainya perempuan.
Penduduk sejumlah itu, belum semua menikmati kue pariwisata. Pemerintah mengejar PAD dari retribusi relatif dianggap berhasil, tetapi belum memperhitungkan soal pendapatan asli penduduk (PAP) yang jauh dari radius destinasi.
Hasil PAD masuk ke kantong pemerintah, sementara PAP masuk ke dompet warga yang tidak memiliki subyek destinasi wisata.
Upaya macam apa yang perlu dipikirkan agar tingkat pemerataan kue pariwisata dapat dinikmati seluruh warga, supaya rejeki destinasi tidak sebatas dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki destinasi serta UMKM kuliner, para legeslator Gunungkidul mulai bicara.
“Ekonomi kerakyatan berbasis desa perlu digalakkan agar pendapatan masyarakat meningkat. Produk lokal harus selalu digali agar pertumbuhan ekonomi berkembang baik seperti kerajinan, makanan, holtikultura dan yang lain. Ini harus didukung sarpras serta BUMDES,” kata Bambang Supriyanto, anggota DPRD Gunungkidul, dari Fraksi PAN, melalui seluler, Minggu 14-11-2021.
Manakala Gunungkidul memang digadang menjadi Bali Ke-2 mestinya seluruh Bumi Handayani diberdayakan menjadi desatinasi wisata. Tidak seperti sekarang, destinasi yang digarap hanya yang berupa anugrah alam pantai dan Gunung.
“Pemkab Gunungkidul harus secara holistik (total) menjadikan setiap jengkal tanah menjadi desatinasi wisata,” timpal Sugeng Nurmanto yang satu fraksi dengan Bambang Supriyanto.
Dia menunjuk contoh, Punthuk Gede, Nglipar, reboisasi digarap mengarah ke pariwisata.
Gema Nusantara, Desa Ngestirejo, Tanjungsari menjadi pusat lele sintal, yang dikomandani Agung Nugroho, padahal kebutuhan air di sana selalu beli.
Peternakan Kambing etawa, kata Sugeng Nurmanto berkembang dengan baik di Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk.
Menurutnya tidak kalah hebat, persawahan di Ponjong dan Karangmojo. Ini bisa analog dengan pertanian Subak di Pulau Dewata.
“Menutur saya, Pemkab tidak boleh terjebak pada destinasi anugrah. Seluruh Bumi Handayani harus menjadi subyek destinasi,” tegasnya.
Ari Siswato Fraksi PKS, mencermati Rancangan APBD 2022, target PAD dari sektor retribusi, Dinas Pariwisata ternyata hanya berani menargetkan Rp 23 milyar.
“Padahal saya dengar ada pihak ketiga yang berani memberikan PAD Rp 40 milyar setahun,” kata dia. (Bambang)
