Kebijakan “Nyeleneh” DLH Kabupaten Gunungkidul, Menyulitkan Awak Media

PLAYEN–SELASA LEGI | Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul terkait Keterbukaan Informasi Public dirasakan berbeda oleh sejumlah awak media. Meski pejabat yang bersangkutan/ membidangi sedang berada di kantor, namun untuk sekedar wawancara harus menunggu Kepala Dinas.

Seperti halnya, dialami awak media infogunungkidul.com/ IGTV yang bermaksud wawancara terkait pelaksanaan pembangunan Taman Pintu Masuk Kabupaten Gunungkidul di Kapanewon Patuk, Senin (09/01).

Ari, salah seorang pegawai DLH Kabupaten Gunungkidul bolak balik menghadap atasan dalam hal ini Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Agus Nurcahyo Wihariyadi, SIP, MM.

“Untuk wawancara harus langsung ke PPK (Kepala Dinas) saat ini Pak Kabid belum berkenan. Harus ada Pak Kepala Dinas atau Bu Sekdin,” jelas Ari.

Namun demikian, meski Sekretaris DLH Kabupaten Gunungkidul, Madyarina Mulyaningsih, SH juga saat itu sedang berada di kantor, lagi-lagi media tidak bisa untuk akses data apalagi wawancara.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas, DLH Kabupaten Gunungkidul, Eko Suharso Prihantoro, ST, MT memiliki pandangan berbeda.

Untuk wawancara, Eko berujar, cukup sepengetahuan Kepala Dinas yang berarti bukan atau tidak harus dengan Kepala Dinas.

Terkait kejadian tersebut, patut diduga bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul beserta jajarannya belum paham terhadap perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas tidak hanya selalu di kantor sudah semestinya pegawai DLH memberikan akses untuk media meliput maupun wawancara dengan pejabat terkait bukan harus dengan Kepala Dinas.

(Agus SW)