Kepala BKPPD Gunungkidul Bilang Jumlah Tenaga Honorer Tidak Banyak

WONOSARI-SABTU LEGI | Pegawai kategori honorer oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, tahun 2023 akan dihapus.

Honorer yang belum diangkat PNS karena faktor usia nasibnya tidak jelas. Iskandar, Kepala BKPPD Gunungkidul menjelaskan meski tidak secara angka rinci

Tentang kepegawaian, di Indonesia berlaku tiga kategori: PNS, Honorer dan THL. Supaya sejalan dengan UU ASN, maka tenaga honorer bakal dihapus.

Dihimpun dari berbagai sumber, Pemkab Gunungkidul sejak 2026 sudah tidak ada tenaga honorer.

“Kalaupun ada, merupakan tenaga honor lama yang tidak bisa diangkat menjadi PNS karena suatu hal,” kata Eddy Praptono, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 4-6-2022.

Menurutnya memang harus ada ketegasan seperti dalam UU ASN Pegawai pemerintah itu hanya ASN. Sementara ASN terdiri dari PNS dan P3K, tidak perlu ada tenaga honorer.

Soal tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS sampai dengan tahun 2023 mau diapakan, menurutnya itu ranah BKPPD.

Iskandar, SIP, MPA. Kepala BKPPD dihubungi terpisah, untuk menjelaskan nasib tenaga honorer barangkali masih ada, menyatakan, sesuai surat dari Menpan RB tanggal 31Mei 2022, tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi PNS karena faktor usia dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi syarat.

“Untuk pengadaan PPPK tahun 2020 telah diatur Permenpan RB No. 20 Tahun 2020,” terang Iskandar, tanpa menyebutkan syarat secara rinci.

Berdasarkan data, kalau yang dimaksudkan honorer sebagaimana PP 48 Tahun 2005, tidak banyak karena sebagian sudah menjadi PNS atau diangkat PPPK tahun lalu.

“Data teknis kami pastikan setelah validasi data dengan Dinas Pendidikan,” imbuhnya.

Sementara sampai akhir Mei 2022 ASN 8.547 terdiri CPNS/PNS : 7.554 dan 993 PPPK. (Bambang Wahyu)