BOP berasumsi sekaligus mempertanyakan, bahwa pengepakan surat suara itu pasti dianggarkan.
“Jadi, kata BOP, misal Ketua KPUD ikut ngepak, ya harus ada bayarannya,” tegas BOP.
BACA JUGA:
Berbeda sudut pandang, anggota DPRD DIY, Slamet, S.Pd. MM menyoroti, bahwa KPU terlalu berani mengambil langkah, tanpa mempertimbangkan sisi keamanan surat suara.
“Para pekerja (PPS), tidur seenaknya di tempat pengepakan. Apa itu tidak mengkhawatirkan terkait keamanan. Kelihatan, bahwa KPU tidak mempersiapkan pemilu dengan sungguh-sungguh. Indikasinya, ini tahapan terpenting saja kelihatan senbrono,” kritik Slamet. (Bambang Wahyu Widayadi)
