Mediasi Kasus Kades Dadapayu Menemui Jalan Buntu

Infogunungkidul, Kamis Legi – Kasus Desa Dadapayu makin ruwet. Pasalnya, proes mediasi antara  BPD Dadapayu dengan kuasa hukum Kades Dadapayu menemui jalan buntu.

Proses mediasi minggu lalu, Kamis 13/07/17, mediator dari Pengadilan Negeri Wonosari menyarankan, agar para pihak untuk musyawarah kemudian berdamai.

Tergugat dan penggugat diberi waktu satu minggu. Kesempatan 7 hari yang diberikan pengadilan, digunakan BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Dadapayu.

Wasikin, Ketua BPD Desa Dadapayu memaparkan, suara masyarakat menghendaki, Rukamto berhenti dari jabatan Kepala Desa Dadapayu.

Wasikin mengaku penjaringan tersebut tidak melibatkan semua masyarakat.

“Setiap padukuhan diambil sepuluh warga sebagai wakil dari padukuhannya masing-masing,” kata Wasikin.

Hasil data penjaringan 20 padukuhan tesebut rencananya akan disampaikan ke Bupati Gunungkidul dan Pengadilan Negeri Wonosari, yang hari ini, 20/7/17 sidang mediasi.

Faktanya menurut Wasikin, sidang mediasi gagal, tidak ada titik temu.

“Saya selaku wakil masyarakat, berpotokan kepada hasil dari penjaringan aspirasi. Kades Dadapayu harus lengser,” tandasnya.

Sementara itu pihak Rukamto yang diwakili Oncan Poerba, SH, mengatakan sidang mediasi gagal karena BPD Dadapayu tidak mau damai.

“Ya sudah nanti tinggal nunggu panggilan sidang gugatan, karena kita ajak damai BPD tidak mau,” kata Oncan Poerba.

Menurut Oncan, alasan BPD dengan penjaringan warga dadapayu itu tidak masuk akal dan tidak mewakili dari jumlah penduduk seluruh warga Dadapayu, karena jumlah DPT Dadapayu ada 6 ribuan lebih, sedangkan masyarakat yang dijaring oleh BPD tidak ada seribu orang.

Ditempat berbeda, Sadino 51, warga Sempon Kulon mengatakan, dalam mengadakan penjaringan ke masyarakat yang di lakukan oleh BPD ada kecurang. BPD dianggap tidak netral dalam melakukan penjaringan, karena menjelekkan Kades dan memojokannya.

Reporter: W. Joko Narendro