MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DENGAN LANDASAN STRATEGI KEBUDAYAAN

INDONESIA memiliki landasan strategi kebudayaan cukup kuat yakni musyawarah. Sejak 1998 pondasi itu retak. Musyawarah tidak lagi menjadi pegangan, akibatnya gampang terjadi pertengkaran antar anak bangsa.

Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia ketika melakukan lawatan ke Jepang baru-baru ini menyarankan, Presiden 2024 harus bisa menyelesaikan seabrek permasalahan. Walau dia tidak menyebut secara rinci, satu di antaranya yang harus diselesaikan adalah komunikasi massa dalam format musyawarah.

Prof. Dr. CA Van Peursen memperkenalkan konsep strategi kebudayaan dalam buku setebal 238 halaman, sebagai cetak biru program pembangunan di segala bidang.

Sudjatmoko dalam kapasitas sebagai akademisi menilai bahwa strategi kebudayaan merupakan alat yang efektif untuk merancang kebijakan masa kini dan masa depan terutama ketika dunia dalam genggaman globalisme.

Sujatmoko menggarisbawahi, bahwa kebudayaan import yang disodorkan aplikasi media sosial sedemikian menggerus tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persatuan Indonesia begitu mudahnya dicabik-cabik media sosial, sehingga warga negara begitu gampang tersulut emosinya dengan hal-hal yang sepele.

Pengalaman terpahit terjadi di tahun 2019 ketika Joko Widodo dan Prabowo Subiyanto terjun dalam kancah Pilpres. Masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua yang secara horisontal saling berhadapan.

Beruntung Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif rekonsiliasi personal, yang efeknya meluas menjadi nasional karena Prabowo dan Sandiaga Uno ditarik memperkuat Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua.

Dalam hal ini terlihat betapa penting strategi kebudayaan dijadikan sebagai tameng agar Negara tidak mudah goyah dan rapuh.

Induk strategi kebudayaan tertuang di dalam ideologi negara yang formulasinya cukup jelas yakni musyawarah. Seluruh kebijakan wajib hukumnya untuk diproses secara musyawarah, meski secara aturan musyawarah itu melalui jalur perwakilan.

Indonesia bukan penganut Trias politika murni, tetapi forum musyawarah menjadi strategi jitu untuk menangkal peradaban asing yang menggerogoti kepribadian bangsa.

Presiden 2024 harus berani ngerem kabinetnya dalam menggunakan media sosial. Tidak seperti saat ini tokoh nasional menulis di media sosial sedang materinya justru menyulut pro kontra yang menyebabkan kegaduhan.

Imbas kegaduhan sosial itu telah sampai ke daerah, dengan kedok diskusi, yang terjadi bukan persatuan tetapi baku hantam, bahkan cenderung debat kusir yang tidak bermanfaat untuk siapa pun.

Menjadi benar, ketika Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta tidak memiliki akun media sosial satu pun tetapi dia tahu pergerakan masyarakat yang usrek membicarakan hal yang sesungguhnya bisa dibicarakan secara musyawarah.

Memperbaiki cara komunikasi menjadi sangat penting jika negara ini tidak mau dikurung oleh Devide et Impera. (Bambang Wahyu)