MK Kabulkan Gugatan: DIY Berpeluang Dipimpin Gubernur Perempuan

143

JAKARTA, Kamis Pon–Gugatan judicial review atas pasal 18 ayat (1) huruf m dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi Gubernur DI Yogyakarta dengan tahta Sultan Hamengku Buwono.

Arif Hidayat, Ketua MK dalam sidang amar putusannya di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta seperti yang dilansir dari detik.com, Kamis (31/08) mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan.

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY berbunyi:

“Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.”

Menurut majelis hakim MK, frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab syarat untuk menjadi cagub dan cawagub bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan dalam pasal 18 tersebut harus dipenuhi.

“Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya keragu-raguan tersebut sangatlah besar. Ketidakpastian hukum demikian bahkan dapat berkembang menjadi krisis politik yang berbahaya karena terjadi kebuntuan dalam pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur DIY,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut hakim, pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY membatasi hak demokratis masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia, tidak ada gagasan moral, nilai agama, keamanan, ataupun ketertiban umum yang terlanggar, termasuk perempuan saat menjadi cagub atau cawagub DIY.

“Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif adalah beralasan menurut hukum,” ucapnya.

Sementara itu A. Irmanputra Sidin, S.H, MH dalam pers releasenya mengungkapkandengan dibatalkannya pasal yang diujikan menyangkut syarat Gubernur dan Wakil Gubernur soal melampirkan daftar riwayat hidup yang seolah harus laki laki menjadi Gubernur, maka Negara melalui MK  telah mengakui dan menghormati Keistimewaan Yogyakarta dan menghapus pasal yang sifatnya diskrimantif dan seolah memberikan pesan bahwa Raja Jogja haruslah dijabat oleh laki laki.

“Kami selaku kuasa hukum pemohon tentu sangat mengapreasiasi Putusan MK tersebut, dimana dengan Putusan MK ini, maka memberi sebuah basis hukum yang kokoh. Bahwa siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki adalah berhak memimpin, berhak menjadi raja dan bagian dari urusan internal kasultanan dan kadipaten,” tegas A Irmanputra Sidin.

Selanjutnya A Irmanputra Sidin menjelaskan Putusan MK adalah cerminan dari sebuah manifestasi perlindungan hak-hak setiap orang dimuka bumi ini tanpa harus mendsikriminasi kaum perempuan atau lainnya untuk menjadi raja, ratu, sultan, sultanah, Arung, (Bugis), Butta, (Makassar), kaisar dan seterusnya.

Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka terdapat pesan penting bagi perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme diseluruh dunia, bahwa Indonesia tidak ada lagi monopoli laki-laki yang harus  menjadi seorang raja, sultan atau semacamnya , terbuka peluang secara konstitusional bagi kaum perempuan untuk menjadi raja, ratu, sultan , kaisar atau sebutan lainnya karena siapun yang menjadi raja atau adipati termasuk raja perempuan adalah juga Gubernur/ Wakil Gubernur di Yogyakarta. Konstitusi memberikan karpet merah yang lebar kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, raja atau semacamnya. Red




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.