WONOSARI-RABU PAHING | Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dan Propinsi DIY mulai buka suara soal Pemilu 2024. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kehadiran sejumlah parpol baru di Pemilu mendatang yang rencananya akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Sebagaimana diketahui, jumlah peserta pemilu, pada masa Orde Reformasi rupanya kembali seperti pada zaman Orde Lama, yaitu diikuti banyak partai.
Pemilu pasca Presiden Soeharto lengser, tahun 1999 diikuti 48 partai politik, 2004 diikuti 24 partai politik, Pemilu 2009 diikuti 38 partai politik, 2014 10 partai politik, dan tahun 2019 diikuti oleh 16 parpol.
Sejumlah pengamat memperkirakan kemungkinan besar, peserta Pemilu 2024 adalah 23 parpol akan maju berkompetisi.
Melihat ke belakang, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dikuti 16 parpol: 1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerindra, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Gerakan Perubahan Indonesia, 7. Partai Berkarya, 8. Partai Keadilan Sejahtera, 9. Partai Persatuan Indonesia, 10. Partai Persatuan Pembangunan, 11. Partai Solidaritas Indonesia, 12. Partai Amanat Nasional, 13 Partai Hanura, 14. Partai Demokrat, 15. Partai Bulan Bintang, serta 16. Partai Keadilan Persatuan Indonesia.
Untuk sementara, 7 partai baru akan menyusul 16 partai yang bertarung di 2019 silam. Partai baru itu adalah: 1. Partai Gelombang Rakyat (GELORA), 2. Partai UMMAT, 3. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), 4. Partai Buruh, 5. Partai Kebangkitan Nusantara, 6. Partai Masyumi Reborn, dan 7. Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI).
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: 1. Dengan banyaknya kompetitor, parpol besar diuntungkan atau dirugikan? 2. Politik transaksional, jual beli suara makin menguat atau melemah? 3. Strategi apa saja yang disusun parpol lama untuk menghadang parpol baru?
Ari Siswanto anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS menyatakan, untuk partai baru masih dalam proses verifikasi faktual, bisa jadi tujuh itu akan berkurang.
“Bagi PKS, banyak partai tidak berpengaruh. Selama ini kami sudah dekat dengan masyarakat. Soal politik transaksional akan berkurang seiring degan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tapi jika masyarakat dalam kondisi sulit, di sinilah peluang transaksional akan meningkat. Untuk partai baru tidak perlu di hadang, biar seleksi alam, berkompetisi dengan sehat, dan itu sudah terbukti, partai baru yang tidak siap SDM dengan sendirinya akan tereliminasi,” ujar Ari Siswanto, 26-1-2022.
Heri Nugroho, Ketua DPD Golkar Gunungkidul yang Wakil Ketua DPRD menanggapi bawah Golkar tidak merasa terganggu, karena tambah kurang kompetitor sudah biasa, perubahan no urut juga sudah biasa.
Soal Politik transaksional masih punya ruang walau tidak melemah. Itu semua tergantung kewilayahan dan daerah basis parpol masing- masing.
“Soal strategi ya tidak saya ceritakan di sini,” kata Heri Nugroho sembari tertawa.
Bagi partai besar seperti Gerindra, ini respon Purwanto, ST anggota DPRD DIY yang juga Ketua DPC GunungkIdul, adalah sangat diuntungkan karena nilai suara kursi DPRD lebih kecil.
Kemungkinan politik pragmatis semakin menguat, hal itu disebabkan sistem demokrasi yang menggunakan suara terbanyak, sehingga terjadi perlombaan mencari suara terbanyak dalam internal partai.
“Hal menguatnya politik pragmatis dapat dicontohkan, Pilbub, dan pilihan lurah ada yang menghabiskan miliaran rupiah,” kata Purwanto.
Strategi yang ditempuh Gerindra, terkait Pemilu 2024 adalah menguatkan caleg di dapil masing-masing. Caleg yang berani bertarung dengan kekuatan, SDM dan finansial. (Bambang Wahyu)
