PR Pemkab: Kasus Dadapayu, Satu-Satunya se-Indonesia

SEMANU, Kamis Pahing–Carut marut persoalan Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, merupakan satu-satunya kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten, Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3KBPMD) Kabupaten Gunungkidul Sudjoko, S.Sos, M.Si.

Berawal dari dugaan pungli yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Dadapayu Rukamto kepada 5 orang dukuh terlantik, hingga kini bola panas Dadapayu terus bergulir menanti titik penyelesaian.

Ditemui di ruang kerjanya Sudjoko menjelaskan, persoalan Desa Dadapayu berbeda dengan kasus-kasus lain yang menyangkut perangkat desa ketika tersandung hukum.

“Dugaan pungli yang mengarah ke Pak Rukam sampai saat ini tidak berproses hukum, sehingga beliau tidak jadi tersangka apalagi di vonis hukum, maka kita sangat berhati-hati dalam mengurai masalah ini,” jelas Djoko.

Lebih lanjut Djoko menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Gunungkidul, dalam hal ini DP3KBPMD selama ini juga sudah melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah Dadapayu.

Sudjoko menyadari tindakan tegas Pemda untuk secara cepat, tepat dan tegas memutuskan nasib Kades Rukamto dinantikan kalangan publik bukan hanya masyarakat Dadapayu, namun masyarakat seluruh Gunungkidul bahkan Indonesia.

Namun menurutnya semua itu tidak bisa gegabah karena ada mekanisme dan regulasi yang menjadi dasar pijakan. Selain itu penyelesaian yang dilakukan Pemda bukan semata bersandar Perda, ataupun Perbub, tetapi juga dengan pendekatan hati.

“Kita terima saja ada yang bersuara diluar sana saya harus mundur dan lain sebagainya, namun ibarat sebagai orang tua kita tidak ingin ada yang tersakiti dari keputusan yang ada,” tegasnya.

Pemkab Gunungkidul ujar Djoko tetap memantau sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku. Tidak ada istilah pembiaran dalam menangani kasus Rukamto Kades Dadapayu.

 

Reporter: Agus SW