Raperda RPJMD Gunungkidul 2021-2026 Kurang Tajam

WONOSARI-SELASA KLIWON | Ketua Fraksi PAN DPRD Gunungkidul, Anwarudin serta Sekretaris Sugeng Nurmanto menganggap bahwa isi RPJMD 2021-2026 tidak ada yang tajam, kurang menggigit, dan kurang tajam.

Hal di atas disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Gunungkidul terhadap Raperda RPJMD Gunungkidul 2021-2026 dalam forum rapat Paripurna, Senin, 12 Juli 2021. Ini bagian pertama dari dua ulasan Fraksi PAN.

“Visi Raperda RPJMD adalah Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat 2026. Visi itu memuat dua Misi, 3 Tujuan, 7 Sasaran dan 11 Indikator Sasaran,” kata Anwarudin, di gedung dewan 12-7-2021.

Dari dokumen RPJMD diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Bupati ditetapkan 11 item dengan target per tahun dan akhir tahun RPJMD.

F-PAN mencatat target Opini BPK: WTP, Nilai AKIP: A, Indeks Trantib: 96,50, Indeks Kapasitas Daerah 0,90, IPM: 75,00, Angka Pengangguran: 1,5%, Angka Kemiskinan: 11%, Pertumbuhan Ekonomi: 4,5%, Indeks Infrastruktur Daerah: 85,00, IKLH: 67,00; dan Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto: 4,3 T.

“Fraksi PAN menyoal beberapa target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama,” terang Anwarudin.

Nilai AKIP kenapa tidak target AA supya AKIP di 2026 tergolong Memuaskan?.

Indeks Pembangunan Manusia kenapa targetnya tidak 80 sehingga IPM di tahun 2026 sangat Tinggi?

“Ada 7 target Indikator Kinerja Utama Bupati yang Fraksi PAN usulkan untuk koreksi bersama, biar lebih menggigit,” tegas Anwarudin.

Terhadap penentuan jumlah Indikator Kinerja Utama Bupati sebanyak 11 indikator, Fraksi PAN mempertanyakan benarkah 11 indikator tersebut sudah memadai, atau sebaliknya.

“Kami memandangnya belum memadai. Masih bisa perlu diskusikan lebih dalam. Indeks Gini Rasio misalnya, kenapa tidak masuk,” tanya Anwarudin.

Menurutnya, selain peningkatan pendapatan masyarakat, juga perlu diukur dari isi pemerataan.

“Belum lagi indikator lain yang kami pandang layak sebagai tolok ukur kinerja Bupati 5 tahun ini, seperti Indeks Desa Membangun, Indeks Indeks Pariwisata Indonesia, Indeks Daya Saing Daerah dan lainnya. Biar tingkat keseriusan dalam membangun lebih terasa,” timpal Sekretaris Fraksi PAN Sugeng Nurmanto.

Tidak kalah penting dari itu, menurut Sugeng tingkat keberhasilan ataupun ketidak berhasilan pencapaian IKU Bupati akan sangat ditentukan oleh dukungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan yang diampu, yang ditandai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Dalam draf RPJMD diketahui, dari 36 bidang/urusan yang ditangani Pemda, terdapat 73 Indikator Kinerja Kunci. Di sana beberapa bidang/urusan hanya dicantumkan 1 atau 2 indikator.

Terhadap persoalan Indikator Kinerja Kunci tersebut, Fraksi PAN berpendapat Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan belum mencukupi.

Di sisi lain, Pemda mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Setidaknya terdapat 203 indikator.

Pemda harus menyelaraskan 203 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan.

Dalam hal ini Fraksi PAN berpandangan bahwa Indikator Kinerja Kunci yang dirancang dan akan ditetapkan dalam RPJMD perlu mendapat pendalaman serius.

Perlu penetapan Indikator Kinerja Kunci yang lebih memadai dan komprehensif, selain untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Bupati, juga untuk meningkatkan ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang baru tercapai 47%.
Dua politisi PAN itu melihat hal menarik dalam RPJMD lima tahun ke depan. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan menjadi salah satu prioritas Pemda dalam meningkatkan daya saing daerah.

Dari data yang ada, saat ini kondisi kemajuan dan kemandirian desa tingkat Kapanewon di Gunungkidul hanya ada 1 yang berkategori Mandiri.

“Empat belas Kapanewon kategori Maju, dan masih ada 3 Kapanewon kategori Berkembang,” beber Sugeng Nurmanto.

Data tersebut menunjukkan adanya Pekerjaan Rumah yang masih cukup berat dalam memajukan dan memandirikan Desa yang ada di Gunungkidul.

Fraksi PAN mempertanyakan untuk 5 tahun ke depan, kondisi seperti apa yang ditargetkan Pemda dalam memajukan dan memandirikan Desa? Berapa Kecamatan dengan kategori Mandiri, berapa Kecamatan dengan kategori maju dan akankah tidak ada Kecamatan dengan kategori berkembang?

Fraksi PAN berpandangan bahwa untuk masa 5 tahun ke depan, dengan sumber daya yang ada, seharusnya dan semoga tidak ada lagi Desa dalam tingkat Kecamatan yang masuk dalam kategori berkembang; dan semakin banyak yang masuk dalam kategori mandiri”. (Bambang Wahyu)