REVISI UNDANG-UNDANG KPK DISAHKAN, SIAPA DIUNTUNGKAN?

5. Koordinasi KPK dengan Penegak Hukum

KPK wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

VIDEO TERBARU :

KPK juga bisa mengambil alih perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

6. Mekanisme Penyitaan dan Penggeledahan

Sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, KPK mesti meminta izin tertulis dari dewan pengawas.

Dewan pengawas bisa memberi/tidak memberi izin dalam waktu 1×24 jam sejak permintaan diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2.

Pada UU KPK sebelumnya, KPK tidak perlu meminta izin kepada siapa pun untuk menggeledah dan menyita, selama ada dugaan kuat serta bukti permulaan yang cukup.

7. Status Kepegawaian KPK

Status kepegawaian KPK sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Pengangkatan pegawai juga sesuai UU ASN.

Tentang tujuh poin revisi UU KPK berbagai pendapat bermunculan. Satu diantaranya, revisi tersebut menguntungkan koruptor dan calon koruptor. (Panji Kusmin)