GUNUNGKIDUL – KAMIS PAHING |Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari meraih TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD Bintang 5. Secara mengejutkan prestasi membanggakan di tengah badai yang sedang melanda.
TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD Bintang 5 tersebut di posting melalui akun Instagram @rsud_wonosari pada dua hari lalu.
“🎉 Selamat & Sukses!
RSUD Wonosari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD Bintang 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ dari Top Business!,” demikian caption unggahan RSUD.
Pihak RSUD menegaskan bahwa TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD Bintang 5, merupakan bukti kuat komitmen RSUD Wonosari dalam memberikan pelayanan Kesehatan.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang Cepat, Bersih, dan Simpatik, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul,” tulis RSUD di Instagram.
Melalui unggahan tersebut RSUD Wonosari juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas dukungannya.
“Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat, tenaga kesehatan, dan stakeholder.
Bersama kita wujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan!,” ucap RSUD.
📍Jakarta, 28 April 2025
🏆 TOP BUMD Awards 2025 – BLUD-RSUD Bintang 5, demikian pungkas unggahan tersebut.
Dibenarkan Direktur RSUD Wonosari, dr. Diah Prasetyorini, M.Sc., bahwa TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD Bintang 5 diraih berdasarkan Presentasi, ditanyakan terkait presentasi dan topik yang diangkat TOP BUMD.
“Nggih. Presentasi, ditanyakan terkait presentasi dan topik yg diangkat top BUMD,” ungkap Diah yang dikirim melalui WhatsApp.
Saat penerimaan penghargaan di Jakarta, dikatakan Diah, tanpa dihadiri Direktur RSUD Wonosari maupun yang mewakili.
“Pada saat penerimaan di jakarta sy gak hadir. Mboten juga, gak ada dr RS yg hadir. Dibawa pada saat kunjungan ke RSUD,” ucap Diah, Kamis (24/07) malam.
Namun, terkait prestasi membanggakan TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD Bintang 5 tersebut, dr. Diah menolak di wawancara secara langsung.
“Ngapunten pak … mboten mawon. Matur nuwun 🙏🏻,” demikian Diah menolak halus.
Hal tersebut ditanggapi berbeda oleh Aris Suryanto, S.Si.T., M.Kes. Mantan pejabat RSUD sejak Januari 2013 hingga Januari 2018 ini justru melihat TOP BUMD Awards 2025 kategori BLUD-RSUD, merupakan sesuatu yang aneh.
“Ada yang aneh dalam gelaran ToP BUMD Awards yang rutin digelar oleh majalah Top Business. Di antara daftar pemenang, RSUD Wonosari justru ikut berjajar, seolah perusahaan daerah. Padahal RSUD bukan BUMD. Penghargaan ini bisa menjadi kesalahan logika yang menyesatkan publik,” kata Aris.
RSUD Wonosari sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang diberi fleksibilitas anggaran untuk pelayanan publik. Sebaliknya, Aris berpendapat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adalah badan usaha murni yang berorientasi profit. Menempatkan RSUD dalam ajang BUMD sama saja dengan memaksa seorang petugas kesehatan ikut lomba wiraswasta. Keduanya tidak sejalan, baik dari sisi filosofi maupun fungsi.
“Perbedaan mendasar antara BLUD dan BUMD bukan hanya soal orientasi layanan publik, tetapi juga status aset dan pengelolaannya. Semua aset RSUD tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan tidak dapat dijadikan agunan, dialihkan, atau dipindahtangankan tanpa prosedur sesuai aturan APBD. RSUD sebagai BLUD hanya menggunakan aset tersebut untuk mendukung pelayanan publik. Sedangkan dalam BUMD, aset dipisahkan dari APBD dan menjadi aset perusahaan. BUMD bebas menggunakan asetnya untuk kegiatan bisnis, termasuk menjaminkan aset atau mencari pendanaan,” ungkap Aris.
BUMD mengejar laba untuk disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan BLUD, dikatakan Aris, berfokus pada pelayanan publik (public service oriented), dengan fleksibilitas anggaran agar dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Sehingga memberikan penghargaan “Top BUMD” ke RSUD seolah-olah menilai RSUD dalam logika profit, yang bertentangan dengan misi pelayanan publik. Publik dapat keliru mengira RSUD adalah BUMD atau badan usaha yang mencari laba.
“Jika RSUD dianggap seperti BUMD, masyarakat bisa menilai RSUD menjalankan fungsi komersial, padahal RSUD dibiayai oleh APBD, klaim BPJS, dan dana pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Aris, penghargaan Top BUMD semestinya ditujukan bagi entitas bisnis daerah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), PDAM, atau BPR milik daerah, dan bukan untuk lembaga pelayanan publik seperti RSUD.
“Secara filosofi, RSUD bukan entitas profit-oriented, sehingga tolok ukur kinerja ala BUMD tidak sejalan dengan fungsi pelayanan publik RSUD,” terangnya.
Penghargaan Top BUMD pada dasarnya dirancang untuk mengukur kinerja badan usaha milik daerah dalam meraih laba, inovasi bisnis, dan kontribusi PAD. Jika RSUD yang berstatus BLUD ikut dalam kategori yang sama, maka demikian kata Aris, logika penghargaan ini menjadi kabur.
“Apakah kualitas pelayanan kesehatan bisa diukur dengan standar bisnis murni? RSUD tidak mengejar profit, melainkan memberikan layanan kesehatan dengan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah,” tanya Aris.
Tolok ukur penghargaan Top BUMD, dianggap Aris, tidak ada relevansinya terhadap RSUD. Mengingat, tolok ukur penghargaan Top BUMD biasanya soal laba, kontribusi PAD, inovasi bisnis, dan daya saing pasar.
“Lalu apa relevansinya dengan RSUD? Apakah RSUD akan dinilai dari kemampuannya mencetak profit, bukan dari kualitas pelayanan? Penghargaan ini bukan hanya janggal, tapi juga berbahaya. Publik bisa saja salah paham, mengira RSUD adalah badan usaha yang “mencari untung” dari pasien,” tegasnya.
Tak bisa dipungkiri, diungkapkan Aris, sebagian besar penghargaan swasta tidak gratis. Ada biaya partisipasi, ada biaya publikasi. Penghargaan seharusnya lahir dari prestasi murni, bukan dari transaksi sponsorship.
“Fenomena ini bukan hal sepele. Penghargaan semacam ini bisa menjadi preseden buruk yaitu mencampur adukkan kategori antara BLUD dan BUMD. Pemerintah daerah, bahkan Kementerian Dalam Negeri, perlu menegaskan bahwa RSUD tidak boleh dimasukkan ke dalam logika lomba bisnis,” terangnya.
Namun jika dipandang perlu penghargaan tersebut, Aris menyimpulkan, pentingnya dibuatkan kategori yang tepat seperti halnya, Top BLUD Awards atau Top Public Service Awards, dengan indikator yang sesuai dengan esensi pelayanan publik.
Sehingga ketika RSUD menerima ToP BUMD Awards, publik justru perlu bertanya, Apakah ini bentuk apresiasi yang tulus, atau sekadar “ilusi” penghargaan yang dibungkus formalitas?
“Karena bagi masyarakat, pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan professional, lebih penting dari sekedar trofi,” pungkas Aris.
Penulis: Akbar
Editor: HRD
GUNUNGKIDUL-SENIN KLIWON, Persoalan tata kelola pendapatan sektor pariwisata khususnya wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul, masih…
TANJUNGSARI - SENIN KLIWON, Rumah milik Karim (71) warga Padukuhan Panggang 02/10, Kalurahan Kemiri, Kapanewon…
YOGYAKARTA-SENIN KLIWON, Lintas generasi alumni Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta menggelar acara halalbihalal nasional di Swiss-Belresidences…
YOGYAKARTA - MINGGU WAGE, warga Dusun Tiyasan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, provinsi DIY…
WONOSARI - SABTU PON, Sebuah tamparan keras institusi pemerintahan kembali terjadi. Kali ini RDS alias…
GUNUNGKIDUL – RABU KLIWON, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…
View Comments
Apakah rsud nyumbang pad kok ikut ajang kompetisi dengan kategori bumd?
Bukankan rsud sbg blud tidak mencari laba, karena bukan komersil?
Saya tidak sekolah ekonomi saja bisa membedakan mana lembaga non profit dan profit oriented. Yang pas untuk ikut ajang spt ini barangkali spt Dispar, disperindagkop, dilautkan dll...