WONOSARI-RABU PAHING | Mungkinkah Gunungkidul Swasembada Beras secara lokal untuk warga 700 jiwa lebih? Tidak menutup kemungkinan seperti itu, tetapi disarankan lebih baik swasembada ketela, sehingga cakupannya lebih luas menjadi swasembada pangan.
Revolusi Hijau diawali Presiden Soekarno dengan program Padi Sentra tahun 1963. Soeharto meneruskan dengan mekanisasi pertanian padi. Hasilnya diakui dunia, Indonesia menjadi negara swasembada beras tahun 1983. Presiden berikutnya tidak mepertahankan gerakan tersebut, karena situasi politik berubah.
Heri Nugroho, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul mengatakan, swasembada mungkin saja, karena lahan yang masih ada berpotensi untuk swasembada beras dengan syarat lahan digarap secara maksimal serta didukung sarpras yang memadai.
Menuju swasembada beras menurutnya perlu meliat data lahan, pekerja, sapras dan ketersediaan air, karena padi butuh air yang cukup. Ingat, kata Heri Nugroho area sawah di Gunungkidul terbatas.
Fakta di lapangan Dinas Pertanian Pangan Gunungkidul gencar gelontorkan dana untuk optimalisasi lahan kering (Opla), agar bisa panen 2 atau 3 kali setahun.
Menurut Wakil Ketua DPRD hal itu berpengaruh pada volume produksi beras.
“Tetapi lebih tepat jika Gunungkidul menjadi pusat produksi ketela, targetnya swasembada ketela,” demikian anggota DPRD empat periode ini.
Swasembada ketela lebih prospektif karena lahan Gunungkidul adalah batu bertanah bukan tanah berbatu,” tandasnya.
Kesimpulan Heri Nugroho, swasembada ketela diutamakan baru kemudian mengejar swasembada beras. (Bambang Kluthik)
