Sebagai Kabupaten Peduli HAM Gunungkidul Raih Penghargaan

WONOSARI, Senin Kliwon – Gunungkidul kembali mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2017. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Minggu (10/12).

Acara ini dihadiri Presiden RI, Ir H Joko Widodo, Menkumham Yasonna Laoly, dan ratusan kepala daerah. Dalam laporannya, Menkumham antara lain mengatakan pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan soal HAM hingga ke daerah.

Hal itu terlaksana melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) memasuki generasi ke-4. Disampaikan Yasonna seperti dikutip antaranews.com

“Tahun 2017, aksi HAM di daerah hingga saat ini mencapai 52,26 persen, dan diharapkan di akhir tahun ini pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM daerah hingga mencapai 100 persen,” kata Yasonna

Menkumham juga mengaku telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM agar penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah dengan memperhatikan nilai HAM dapat tercapai.

Adapun dalam acara itu dibagikan penghargaan untuk 232 daerah dari provinsi, kota, dan kabupaten yang masuk kategori peduli HAM, dan 84 kategori cukup peduli HAM.

Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis oleh Presiden kepada tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Bangka Belitung dan Bali.

Lalu untuk kategori kota di wakili Kota Solo, Gunungsitoli dan Ambon.

Sementara kategori kabupaten, meliputi Tapin, Sangihe, dan Mimika. Sedangkan sisanya diserahkan Menkumham dan Gunungkidul termasuk salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Seusai menyerahkan penghargaan simbolis, Jokowi mengaku mengapresiasi kinerja semua pihak yang turut berkontribusi menyalurkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Disisi lain Presiden menegaskan, masih terdapat Pekerjaan Rumah (PR) untuk menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Jokowi menganggap pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi PR bangsa yang harus dituntaskan. Untuk itu butuh kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk menuntaskan PR tersebut.

“Kerja bersama kita hadirkan untuk peradilan HAM, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Presiden RI mengajak para pemimpin daerah untuk senantiasa turun ke bawah agar mengetahui masalah-masalah dalam masyarakat. Jokowi mencontohkan kegiatan blusukan yang sering ia lakukan.

Hal itu sebagai upaya agar pemimpin daerah besinggungan langsung, mendengarkan keluh kesah masyarakat, lalu tercipta solusi sebagai langkah pemerataan HAM kepada masyarakat. Red