WONOSARI-SENIN WAGE | Desa seluruh Indonesia diperintahkan untuk mengalokasikan 8% dana desa untuk menanggulangi Corona. Penanggulangan itu implementasinya seperti apa hampir tidak terpantau publik. Kabarnya Bupati Sunaryanta akan turun lapangan.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho S.Sn menyanggah, jika pelaksanaan penggunaan Dana Desa tidak terdeteksi. Dia bilang tetap termonitor oleh Legislatif.
“Sebagian untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sebagian dipakai untuk mendirikan posko PPKM tingkat RT,” ujar Heri Nugroho, di Gedung Dewan Senin 3-5-2021
Fakta di lapangan banyak RT yang tidak mendirikan Pos PPKM. Heri Nugroho
tidak menampik itu terjadi, dan dia mengaku telah memberitahukan ke Bupati Sunaryanta.
“Akan segera dikakukan inspeksi mendadak. Saya sudah memantau bahwa tidak maksimal,” ungkapnya.
Ditanya soal kemungkinan dana untuk Pos PPKM berbasis RT itu cair tetapi fisiknya fiktif, Heri Nugroho menyangkal.
“Salah. Bukan begitu, dana cair tidak fiktif, cuma ketugasan personil PPKM level RT belum jalan,” terangnya.
Sebagian Lurah yang dikonfirmasi media seperti Bambang Setiawan Budi Santoso (Kepek Wonosari), Tuyadi (Girikarto Panggang), Wahyudi (Natah Nglipar) dan Sukardi (Putat Patuk) memberikan penjelasan yang mirip, tetapi ada pula yang berbeda.
“BLT untuk 48 warga kurang mampu sama dengan tahun 2020 Rp 300 ribu,” kata Bambang Setiyawan.
Berbeda dengan pelaksanaan di Girikarto Kapanewon Panggang. Lurah menyebut total biaya yang dianggarkan.
“Ada Rp 70 juta. Yang dominan Rp 40 juta untuk pasien covid (kalau ada). Yang Rp 30 juta untuk posko 8 padukuhan, untuk operasional petugas di Kalurahan, dan untuk peralatan kesehatan (APD),” terang Tuyadi.
Wahyudi Lurah Natah Kapanewon Nglipar mengungkapkan, sama dengan Bambang Setiyawan. BLT sebesar Rp 300 ribu untuk 87 KK.
Sri Wahyuni atas nama Lurah Putat, Sukardi mengungkapkan hal yang berbeda, bahwa Desanya tidak mendirikan PPKM berbasis RT.
“Kami hanya mendirikan pos di tingkat kelurahan,” ujar Yuni. (Bambang Widayadi)
