UMKM Tak Dilirik Bank, Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Inklusi

NGLIPAR-RABU PAHING | Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Dr. Iskandar Simorangkir, SE, MA menyatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Padahal Menurutnya sumbangan terhadap PDRB mencapai 60,5%.

“Pemerintah, melalui keuangan inklusi berusaha memberi dukungan modal kepada UMKM dengan bunga 3% setahun,” kata Dr. Iskandar Simorangkir secara virtual, Rabu 8-9-2021 di area Puntuk Kepuh, Desa Katongan, Nglipar, Gunungkidul.

Dalam paparan yang didengarkan Bupati Sunaryanta dan jajarannya, Iskandar Simorangkir sekaligus membuka Pilot Projects implementasi sinergi dan kolaborasi wisata kuliner halal dan wisata religi yang didukung keuangan inklusi.

Kendala terbesar UMKM di sektor wisata kuliner halal menurut Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan adalah pengadaan modal.

“Tidak perlu khawatir, di masa pandemi Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian menyediakan dana untuk pengusaha kategori UMKM,” tegasnya.

Tujuan utama, terang Iskandar Simorangkir berikutnya, khusus untuk meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan pemulihan ekonomi nasional pada umumnya.

Selebihnya dia mengingatkan pandemi Covid-19 masih mengintai warga dunia. Keluarga besar UMKM tidak boleh lengah.

“Berusaha kuliner halal sah dan boleh, tetapi harus taat pada prosedur 3M,” pintanya.

Usai mendengarkan paparan Dr. Iskandar Simorangkir, Bupati Sunaryanta menyerahkan SK kepada sejumlah desa yang membuka wisata kuliner halal dan wisata religi. (Bambang Wahyu)